Ada Kampus Negeri Terima 30 Ribu Mahasiswa Baru, Legislator Minta Ada Batasan

Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Lita Machfud Arifin, menyoroti adanya perguruan tinggi negeri yang menerima lebih dari 30 ribu mahasiswa baru. Lita meminta Kemendiktisaintek membuat kebijakan untuk membatasi penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri.

Hal itu disampaikan Lita dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Mendiktisaintek Brian Yuliarto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Lita mengaku memperoleh laporan adanya ketimpangan penerimaan mahasiswa baru di kampus swasta dan negeri di Surabaya.

"Di Surabaya terdapat banyak kampus swasta berkualitas dengan akreditasi unggul dan rekam jejak yang baik, namun mengalami kekurangan mahasiswa," ujar Lita.

"Hal ini terjadi karena salah satu perguruan tinggi negeri membuka penerimaan mahasiswa baru, dalam jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi 30 ribu orang dalam satu tahun ajaran," sambungnya.

Lita pun mengusulkan agar Kemendiktisaintek untuk membuat kebijakan batas penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, hal itu untuk memastikan keseimbangan antara dosen dan mahasiswa.

"Kami mendorong agar kementerian dapat menetapkan batas maksimal mahasiswa baru yang boleh diterima oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Khususnya perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kebijakan ini penting untuk memastikan rasio dosen dan mahasiswa tetap ideal," jelasnya.

Selain itu, dia juga meminta Kemendiktisaintek untuk memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana kampus untuk menjaga kualitas pembelajaran. Lita juga mengaku menerima laporan adanya mahasiswa S2 dan S3 lulusan perguruan tinggi swasta direkrut menjadi dosen di perguruan tinggi negeri.

"Karena perguruan tinggi swasta yang telah berinvestasi dalam peningkatan mutu SDM, justru kehilangan aset strategisnya," tuturnya.

"Maka kami meminta agar Kementerian menyusun mekanisme perlindungan dan afirmasi untuk perguruan tinggi swasta, misalnya melalui skema kontrak ikatan dinas, atau inventif SDM berbasis kinerja institusi," imbuh dia. (amw/wnv)