Jakarta -
Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, mempercepat pengadaan dan pelaksanaan 264 paket kegiatan pemulihan pascabencana. Percepatan dilakukan agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 146,72 miliar segera menghasilkan perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, normalisasi sungai, dan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Hingga 27 Agustus 2026, realisasi keuangan tambahan TKD Kota Binjai baru mencapai Rp 821,54 juta, atau sekitar 0,56 persen dari total anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan sejak tahap perencanaan, pengadaan, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Dari 264 paket yang direncanakan, sebanyak 113 paket masih berada pada tahap perencanaan dan 122 paket dalam proses tender. Selain itu, dua paket menggunakan pengadaan langsung, 25 paket melalui e-purchasing, dan dua paket telah terealisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sektor pendidikan, pemulihan diarahkan pada 21 sekolah dasar yang terdiri atas 12 sekolah rusak ringan dan sembilan sekolah rusak sedang. Penanganan juga mencakup dua sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan ringan.
Seluruh penanganan tersebut telah masuk dalam paket pekerjaan yang didanai melalui tambahan TKD Tahun Anggaran 2026.
Pemulihan juga mencakup tiga sungai yang membutuhkan rehabilitasi, yakni Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Penanganan Sungai Bingai dan Sungai Mencirim akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai sesuai kewenangannya, sedangkan Sungai Bangkatan telah diakomodasi melalui tambahan TKD.
Untuk sektor permukiman, sebanyak 22 unit hunian tetap dengan skema in situ telah masuk dalam program Anggaran Belanja Tambahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggarannya telah tersedia dalam DIPA BNPB, tetapi pelaksanaannya masih berada pada tahap perencanaan.
Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan sebagian besar sektor prioritas telah memperoleh dukungan anggaran. Namun, koordinasi dan pelaksanaan perlu dipercepat agar anggaran tersebut segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Penanganan pascabencana di Kota Binjai secara umum telah memperoleh dukungan pendanaan, khususnya untuk fasilitas pendidikan, normalisasi sungai, dan huntap in situ. Namun, percepatan koordinasi dan pengawalan lintas kementerian dan lembaga serta Pemkot Binjai perlu diperkuat agar kegiatan yang telah memiliki anggaran segera dilaksanakan," ujar Ridha dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).
Di sisi lain, tujuh dari delapan rumah ibadah terdampak masih belum memperoleh dukungan anggaran. Satu vihara telah masuk dalam program Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Agama, sedangkan pendanaan bagi lima rumah ibadah rusak ringan dan dua rumah ibadah rusak sedang lainnya masih terus diupayakan.
Program pemulihan ekonomi masyarakat juga telah berjalan melalui pelatihan teknik kriya anyam yang diikuti 50 peserta dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sementara itu, penanganan jembatan di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, yang telah terputus sejak 2024, telah diakomodasi melalui program dana hibah BNPB.
"Percepatan proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Pemkot Binjai diperlukan agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat ditangani sesuai target," pungkas Ridha.
(prf/ega)
