Jakarta -
Lembaga riset Prolog (Public Research on Governance) melalui Prolog Survei Center merilis hasil survei terkait kinerja Menteri kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meraih posisi tiga besar kategori menteri dengan kinerja terbaik.
Survei dilaksanakan pada 7 sampai 14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi. Metode survei multistage stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,5 persen. Ada lima dimensi utama yang diukur dalam survei ini, yaitu efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan bahwa survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan," ujar Arifuddin dalam rilis daring, Jumat (24/10/2025.
Dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan persentase 79,4%, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 78,9%, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dengan tingkat kepuasan 78,6%.
Arifuddin mengatakan publik menilai Yandri menempati posisi tinggi karena keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan publik, kata Arifuddin, Yandri dianggap mampu menjaga kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal dengan pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa.
Langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.
"Kinerja Yandri memperlihatkan kepemimpinan yang efektif dan berakar di masyarakat. Ia tidak hanya mengelola program, tetapi membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang terbuka dan kolaboratif. Dalam konteks tata kelola, Yandri menjadi contoh bagaimana kebijakan desa bisa dijalankan dengan disiplin teknokratis tanpa kehilangan empati sosial," ujar Arifuddin.
Dari sisi kelembagaan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang beriringan dengan peningkatan kinerja BUMDes yang sudah ada selama ini membuktikan kapasitas Kementerian Desa dalam mengonsolidasikan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yanh tidak hanya administratif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi desa yang lebih nyata.
Achmad Fanani Rosyidi, Founder Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, menilai bahwa capaian Yandri menunjukkan arah baru kepemimpinan kementerian yang berpihak pada masyarakat desa.
"Yandri berhasil menerjemahkan konsep pembangunan partisipatif menjadi kebijakan yang konkret. Ia tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengar dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial di lapangan. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk tumbuh mandiri di bawah tata kelola yang adil," ujar Fanani.
Fitrah, Direktur Prolog Survey Center sekaligus moderator dalam rilis ini, menambahkan bahwa hasil survei menggambarkan meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja kementerian yang bekerja dengan pendekatan berbasis hasil (result-oriented governance).
"Temuan mengenai Yandri memperkuat pesan bahwa publik semakin sensitif terhadap konsistensi dan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat melihat hasil langsung di desa mereka, kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh secara alami. Kinerja seperti ini menjadi tolok ukur baru bagi menteri lain dalam membangun legitimasi berbasis dampak," ujar Fitrah.
(ygs/dhn)
