Jakarta -
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Sinergi ini diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan pangan dan bantuan sosial melalui pemutakhiran data terpadu guna mendukung perencanaan program 2026.
"Sasaran program kerja Kemensos adalah memberikan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, ATENSI untuk kelompok rentan, serta program pemberdayaan. Seluruhnya kami salurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional," ujar Agus, dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2025).
Hal itu diungkapkan oleh Agus di rapat penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 yang juga dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan beserta kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wamensos menjelaskan bahwa seluruh program kerja Kemensos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ATENSI bagi kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, hingga program pemberdayaan sosial, disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Untuk tahun 2026, Wamensos menyebutkan bahwa PKH ditargetkan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), disertai program BPNT dan pemberdayaan sosial ekonomi dengan target 15 ribu penerima.
Seluruh bantuan disalurkan secara nontunai melalui transfer rekening maupun PT Pos Indonesia.
Dalam konteks ketahanan pangan, Wamensos menekankan bahwa koordinasi dengan Kemenko Pangan menjadi krusial agar bantuan sosial dari Kemensos berjalan seiring dengan bantuan pangan pemerintah.
"Kaitannya dengan Badan Pangan, kami selalu berkoordinasi dalam pemutakhiran data agar bantuan sosial oleh Kemensos bersinergi dengan bantuan pangan. Korelasi ini harus dinamis antara Kemensos dan Kemenko Pangan, terutama dalam pemutakhiran data penerima," tegasnya.
Wamensos juga menjelaskan pemutakhiran data dilakukan secara berlapis, mulai dari pendataan desa, validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga ground check melalui pendamping PKH di lapangan.
"Data dari desa kami validasi bersama BPS, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Transparansi itu penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran," tambahnya.
Sementara itu, Menko Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas kesiapan pemerintah menghadapi peningkatan produksi pangan pada 2026, termasuk penetapan cadangan pangan agar stabilitas harga dan distribusi tetap terjaga.
"Hari ini kami rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Produksi diperkirakan lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kita harus bersiap dari sisi penyerapan dan distribusinya agar harga tidak jatuh," kata Zulkifli.
Ia mengungkapkan, pemerintah menyepakati peningkatan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, yang akan digunakan untuk berbagai intervensi, termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi harga.
Zulkifli juga menekankan peran Bulog sebagai ujung tombak distribusi pangan nasional, terutama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Bulog menjadi andalan kita, baik untuk penyaluran SPHP, penyerapan gabah, hingga pengendalian harga. Ini penting agar pangan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia," kata Zulkifli.
Melalui sinergi pemutakhiran data dan perencanaan lintas sektor ini, Kemensos berharap penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan pada 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
(anl/ega)
