Jakarta -
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mengumpulkan pihak swasta, khususnya perusahaan yang berada di sekitar titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di Kalimantan Barat (Kalbar). Diaz meminta perusahaan swasta membangun sekat kanal untuk pemadaman sekaligus pencegahan karhutla.
Hal tersebut disampaikan Diaz saat meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026). Dalam peninjauan tersebut, Diaz mengumpulkan sejumlah perusahaan swasta untuk berkoordinasi terkait upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Turut hadir dalam peninjauan ini, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Ganda Yulianto, Plt Kepala BPBD Kalimantan Barat Ridwan, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Sigit Reliantoro, serta sejumlah pejabat KLH/BPLH lainnya.
Sementara dari perusahaan swasta yang turut hadir antara lain adalah PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta, dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
"Kita tidak bisa menyelesaikan (masalah karla) hanya dengan satu upaya, perlu upaya lain dan bantuan semua pihak, di hulu kami (Kementerian Lingkungan Hidup) cegah dengan surat edaran Menteri LH tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, membina Masyarakat Peduli Api, membangun UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove. Untuk dari pihak swasta, kami mohon untuk bantu kerja sama dalam membuat sekat kanal, ini yang paling efektif, saya prioritaskan diselesaikan di titik yang masih ada api," kata Diaz.
Diaz menerangkan pembangunan sekat kanal untuk membantu dalam mengatur dan mengalirkan air secara terfokus ke lahan gambut. Mengingat, katanya, kebakaran pada lahan gambut dapat terjadi hingga lapisan yang lebih dalam sehingga membutuhkan ketersediaan air secara konsisten.
"Jadi kalau (gambut) sudah terbakar, saya melihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi, mereka menyiram susah sekali, api nya di bawah banget, jadi harus dengan sekat kanal, jadi saya minta tolong dan saya apresiasi atas kerjasamanya," kata Diaz.
Berdasarkan data BPBD, luas karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 30.000 hektare dari Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini turut meresahkan masyarakat akibat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Berangkat dari itu, Diaz mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak agar permasalahan karhutla bisa diatasi. Dia menyebut karhutla merupakan kejadian yang luar biasa yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
"Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa hingga Presiden pun turut meninjau. Ini kejadian yang berulang terus, saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja," ujarnya.
Selain meninjau lokasi, Diaz juga menyerahkan bantuan dari KLH/BPLH berupa 5 unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker, serta bantuan tambahan dari PT Antam Tbk. berupa 1 paket sumur bor dan 5 boks masker medis. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran lahan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
"Saya terima kasih sekali lagi bagi yang sudah membantu, kalau ada masalah bisa hubungi kami atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait, ujungnya ini semua untuk Kalimantan Barat, untuk Indonesia," ujar Diaz.
Lihat juga Video: Tiba di Pekanbaru, Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Karhutla
(whn/dhn)
