Jakarta -
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menanggapi perbincangan soal adanya potensi efisiensi aparatur sipil negara (ASN) seiring perkembangan teknologi artificial intelligence (AI). Dia menilai persoalan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
"Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu yang perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategi menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi," kata Irawan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irawan menegaskan penggunaan teknologi, termasuk AI, tidak serta-merta berarti pengurangan jumlah ASN. Menurutnya, kebutuhan penambahan atau pengurangan ASN harus ditentukan berdasarkan asesmen pemerintah.
"Sebenarnya bukan efisiensi. Tapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik," ujarnya.
Dia mengatakan teknologi seperti AI saat ini sudah mulai digunakan dalam pelayanan publik. Karena itu, digitalisasi perlu terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah sekaligus membuat pemerintah lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
"Sebenarnya penggunaan teknologi seperti AI itu sudah digunakan. Penambahan/pengurangan kan nanti tergantung assessment pemerintah. Mana yang perlu ditambah/dikurangi," tutur Ahmad.
Menurutnya, saat ini banyak pelayanan publik yang telah menggunakan sistem digital. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu terus didorong agar proses pelayanan menjadi lebih efektif.
"Pelayanan publik kita sekarang banyak menggunakan sistem digital. Itu kita dorong untuk lebih dioptimalkan. Supaya masyarakat dapat kemudahan dan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki," katanya.
"Tidak semua aparatur sipil negara bisa diganti dengan AI. Ada yang memang tetap memerlukan sumber daya manusia," pungkasnya.
Rapat Komisi II DPR dengan LAN
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyoroti pemanfaatan perkembangan teknologi, termasuk AI dalam kinerja ASN. Dede menyinggung potensi efisiensi jumlah dan kinerja ASN efek dari pemanfaatan AI.
Hal itu disampaikan Dede dalam rapat kerja bersama LAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dede menyebut penggunaan AI dapat mengefisienkan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa orang.
"Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya," kata Dede.
Menurutnya, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah ASN di daerah. Ia mencontohkan kondisi kantor kecamatan yang saat ini dapat memiliki puluhan pegawai.
"Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang," ujarnya.
Dede mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat penerapan teknologi.
"Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?" kata Dede.
(azh/ygs)
