Jakarta -
Polda Papua menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Total sebanyak 2.700 ton beras SPHP akan disalurkan secara bertahap.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.
"Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," kata Wakapolri melalui keterangannya, Selasa (9/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menyebut Menteri Perdagangan Budi Santoso telah memerintahkan penyaluran minyak goreng ke Papua sebagai bagian dari penguatan stok bahan pokok. Hal itu senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketersediaan bahan pokok yang harus dijaga tanpa menunggu gudang kosong.
"Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua. Bahkan tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di Papua," ujar Dedi.
Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan.
"Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau," jelas Wakapolri.
Selain itu, Dedi menuturkan pemerintah bersama Pemprov Papua akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pengembangan komoditas kopi, kakao, hingga kelapa.
Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama antara pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.
"Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan," terang Dedi.
Dia menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan presiden.
Tonton juga video "Wakapolri: Kinerja Penanganan Kasus Polri Sudah di Atas Standar PBB"
(ond/ygs)
