Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai masyarakat kampus harus menjadi garda terdepan dalam kampanye stop kekerasan. Hal ini sebagai gerakan moral untuk menciptakan ruang aman dan nyaman di lingkungan pendidikan tinggi nasional.
"Pembiaran terhadap tindak kekerasan melahirkan pengaruh buruk bagi individu, institusi, dan lingkungan. Butuh gerakan anti kekerasan dengan memperkuat solidaritas dan kultur saling menghormati setiap warga negara untuk memperkokoh peradaban luhur bangsa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Hal tersebut disampaikan pada Bimbingan Teknis terkait Sosialisasi Permendikbudristek No. 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) di Aula Syamsuhadi Irsyad Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), di Jawa Tengah, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, regulasi ini membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat karena cakupan tugas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi lebih luas.
Ia pun mendorong implementasi PPKPT sebagai salah satu sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya anti kekerasan di kampus dan lingkungan sekitarnya.
Namun, Lestari juga menyoroti bahwa implementasi sejumlah aturan perundangan untuk menangani dan mencegah tindak kekerasan masih menghadapi banyak tantangan, diantaranya relasi kuasa, konflik kepentingan, serta minimnya pemahaman para pelaksana di lapangan.
Ia menekankan tantangan tersebut tidak hanya berhenti pada penegakan aturan, tetapi juga memastikan penerapannya berjalan efektif dan berpihak pada perlindungan korban.
Lebih lanjut, ia menegaskan penerapan aturan tersebut harus memastikan setiap anak bangsa mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Upaya mewujudkan ruang aman dan nyaman tanpa kekerasan bagi setiap warga negara menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berakhlak mulia di masa depan.
(anl/anl)
