Aceh -
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh) meminta sistem barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh ditiadakan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dek Fadh mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina terkait hal tersebut.
"Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," kata Dek Fadh dalam paparannya di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dek Fadh mengatakan sistem pembelian dengan barcode saat ini mengakibatkan antrean. Dia menuturkan antreannya bisa mencapai 3-4 km.
"Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan foto antrean.
Dia berharap Aceh akan diberikan kekhususan sementara untuk peniadaan sistem pembelian BBM subsidi dengan skema barcode tersebut. Dia mengatakan Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pascabencana.
"Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," ujarnya
Sebagai informasi, pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2). Pimpinan yang hadir yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, A. M. Akbar Supratman.
Kemudian hadir juga pimpinan dari semua fraksi yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, Anton Sukartono Suratto. Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan dan sejumlah staf khusus.
(mib/whn)
