Komandan Satuan (Dansat) Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring menyebut menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Niatan jenderal TNI itu ke Polda Metro Jaya terungkap.
Juinta menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9) kemarin. Dia mengatakan menemukan sejumlah dugaan tindak pidana sehingga berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya.
"Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," kata Juinta kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/9).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada saat itu Juinta tidak menerangkan secara rinci temuan dugaan tindak pidana yang ditemukan satuan siber TNI terkait Ferry Irwandi. Dia menyebut hal tersebut menjadi domain penyidik nantinya.
"Nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan," jelas Jo Sembiring.
Juinta mengatakan sudah mencoba menghubungi Ferry Irwandi. Namun, kata dia, nomor ponsel yang dihubungi tidak aktif.
"Saya coba konsultasi, karena, dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansatsiber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh, tidak bisa, itu saja," ungkapnya.
Reaksi Ferry Irwandi
Ferry Irwandi saat dihubungi pertama kali menyampaikan belum mengetahui perihal yang disampaikan Dansatsiber Mabes TNI soal dugaan tindak pidana.
"Saya belum tahu apa-apa," singkat Ferry Irwandi saat dihubungi wartawan, Senin (8/9/2025).
Setelahnya, Ferry Irwandi merespons TNI melalui akun Instagram resminya @irwandiferry. Dalam unggahan tersebut, Ferry memastikan tidak akan kabur dan mengaku tidak pernah mengganti nomor telepon.
"Dear jenderal. Saya tidak lari kemana-kemana, setelah nomor saya didoxxing pun saya nggak pernah ganti nomor, jadi sampai sekarang kalau bilang pernah coba kontak, saya tidak pernah dikontak. Terima kasih," tulis Ferry seperti dilihat detikcom.
Ferry juga akan menghadapi dugaan tindak pidana yang disampaikan pihak TNI. Dia mengatakan ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara.
"Oh ya satu lagi, saya siap menghadapi semuanya, tenang saja, saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut. Saya sampaikan satu hal, ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara," tutupnya.
Ingin Laporkan Ferry Irwandi
Polda Metro Jaya mengungkap maksud kedatangan Dansatsiber Mabes TNI. Jajaran dari Satuan Siber TNI itu ingin melaporkan terkait pencemaran nama baik institusi TNI.
"Pencemaran nama baik. Institusi," kata Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus kepada wartawan, Selasa (9/9).
Fian mengatakan Dansatsiber TNI melakukan konsultasi terkait pelaporan. Dalam konsultasi tersebut, dibahas terkait putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait institusi yang tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Saat ini, pihaknya masih melakukan konsultasi lanjutan.
"Terus kita sampaikan dari sisi, kan menurut putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan. Harus pribadi kalau pencemaran nama baik," ujarnya.
Langkah TNI Dikritik
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik upaya Dansat Mabes TNI mencari dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi. Langkah TNI itu dinilai memperkuat gejala militerisasi di ruang siber.
"Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber," bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (9/9/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil adalah gabungan beberapa LSM. Beberapa di antaranya Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, hingga Setara Institute. Koalisi memandang ada upaya kriminalisasi Ferry Irwandi dan yang lainnya. Upaya ini justru memperkuat sinyal untuk menutupi fakta kejadian.
"Adanya upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi dll justru semakin menguatkan sinyal adanya upaya untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil dan fair," jelasnya.
Koalisi menilai rencana pelaporan terhadap Ferry Irwandi mengesankan upaya intervensi hukum. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.
"Bahkan, dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum," lanjutnya.
Koalisi Sipil menyarankan agar TNI menggelar upaya hukum yang layak, semata-mata agar masyarakat bisa mengetahui fakta yang sesungguhnya.
"Bilamana ada dugaan tindak pidana, seharusnya TNI menggelar upaya hukum layaknya proses pidana, dan membawa oknum yang diduga pelaku ke meja hijau agar masyarakat mengetahui fakta dan kebenaran yang sesungguhnya," katanya.
(idn/fas)
