Jakarta -
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan penanganan tanggap darurat pada Bendung Jamuan yang berada di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Melalui Balai Teknik Irigasi dan BWS Sumatera I, Kementerian PU sedang menyusun desain penanganan permanen.
Rencana tersebut mencakup pembangunan bendung baru sepanjang 600 meter dengan lebar sekitar 100 meter, serta pembangunan saluran pembawa menuju intake eksisting sepanjang kurang lebih 600 meter.
Program ini direncanakan dibiayai melalui skema pemerintah, termasuk dukungan dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi daerah, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penanganan permanen ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap perubahan kondisi hidrologi, sehingga ke depan bendung tidak hanya pulih, tetapi juga lebih andal menghadapi potensi bencana serupa.
Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi sebagai bagian dari strategi menjaga produksi pertanian nasional.
"Penanganan ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur sumber daya air berfungsi optimal untuk mendukung ketahanan pangan," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).
Meski kewenangan pengelolaan irigasi berada di pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Kementerian PU tetap memberikan dukungan teknis. Koordinasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan guna mempercepat pemulihan layanan irigasi.
Kementerian PU juga tengah menyiapkan solusi jangka panjang. Kementerian PU menegaskan akan terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air guna menunjang ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jamuan. Hal serupa disampaikan Pj Sekretaris Camat Sawang, Efendi Nur, yang menyatakan kesiapan mengawal proses penanganan di lapangan.
Effendi berharap penanganan ini segera memulihkan fungsi bendung dan layanan irigasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas, termasuk dalam sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan air sehari-hari.
Adapun penanganan darurat telah dimulai sejak (19/4) dengan mobilisasi alat berat ke lokasi. Sejumlah langkah sementara disiapkan, seperti pengalihan aliran sungai melalui pembangunan tanggul sementara sepanjang sekitar 375 meter, pembuatan kolam tampungan, serta pompanisasi agar suplai air tetap mengaliri lahan pertanian terdampak.
Kerusakan terjadi akibat perubahan aliran sungai setelah banjir, yang menyebabkan tanggul eksisting jebol dan aliran air bergeser dari posisi semula. Akibatnya, fungsi bendung dalam menyalurkan air ke jaringan irigasi tidak berjalan optimal.
Gangguan pada bendung ini pun berdampak pada sistem irigasi yang mengairi sekitar 1.600 hektare lahan persawahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
Gangguan ini juga turut memengaruhi aktivitas pertanian warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk pengolahan lahan dan masa tanam. Karena itu, percepatan penanganan menjadi krusial demi menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
Tonton juga video "Menteri PU Bakal Aktifkan Komite Audit Buntut Temuan BPK soal Potensi Kerugian Negara"
(anl/ega)
