Setengah Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol hingga Danai Terorisme

Setengah juta lebih rekening penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat judi online (judol) hingga pendanaan terorisme. Pemerintah mengancam akan mencoret nama penerima bansos yang terindikasi dengan tindak pidana tersebut.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi judol, korupsi, hingga pendanaan terorisme.

"Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi, ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada," kata Ivan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Ivan mengungkapkan lebih dari 100 NIK penerima bansos terlibat kegiatan pendanaan terorisme. Ivan mengatakan NIK tersebut sedang dilakukan pendalaman oleh PPATK.

"Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan.

"Ya, ya, NIK-NIK bansos. NIK bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokkan dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme," tambahnya.

Ivan mengatakan dari 570 ribuan NIK yang terindikasi judol transaksinya mencapai lebih dari dari Rp 900 miliar. Ivan menyebutkan hal ini baru didapatkan dari rekening bank salah satu BUMN.

"Ya total hampir Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi," kata dia.

Diminta Hati-hati Periksa Penerima Bansos Diduga Judol

"Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," kata Puan, Kamis (10/7)

Puan menekankan bahwa data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam verifikasi, bukan digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos. Ia mewanti-wanti adanya modus jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas di kasus judol.

"Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan," ujar Puan.

"Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," tambahnya.

Ketua DPP PDIP itu menilai jika indikasi temuan itu benar, maka menunjukan lemahnya perlindungan data pribadi. Puan menilai keamanan sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial mestinya tak mudah disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara," kata Puan.

Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

"Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran," kata Puan.

"Di sisi lain, pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa," sambungnya.

Sengaja Dipakai buat Judol Bakal Dicoret

"Ya kita akan dalami, kita akan lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judol oleh penerima manfaat dan pihak lain, itu kita akan dalami," kata Gus Ipul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

"Karena kita perlu tahu lebih jauh. Makanya kita akan diskusi dengan PPATK, itu kan baru dari satu bank, itu pun tahun 2024," sambungnya.

Gus Ipul mengatakan informasi tersebut cukup mengejutkan pihaknya. Dia mengatakan peristiwa itu akan menjadi evaluasi untuk Kemensos.

"Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti," ujarnya.

Gus Ipul memastikan akan mencoret penerima bansos tersebut jika benar digunakan untuk judol. Dia mengatakan nantinya bansos akan diberikan kepada pihak yang lebih berhak.

"Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar itu judol, dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol maka kita akan coret, dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak," tuturnya.

(rfs/isa)