Gubernur Banten Andra Soni tepat setahun menjalani kepemimpinannya di Provinsi Banten pada hari ini. Ia pun menemui mahasiswa yang berdemonstrasi merefleksikan setahun sejak pelantikan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Aliansi BEM se-Provinsi Banten menggelar demonstrasi di depan Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (20/2/2026). Mereka berorasi dan menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan di Banten.
Salah satu orator menyebutkan pembangunan di Banten tidak merata. Menurut dia, wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang jauh tertinggal dibanding daerah lain, khususnya Tangerang Raya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi soal calo tenaga kerja hingga masalah truk ODOL yang memakan korban.
Andra ditemani Kapolda Banten Irjen Hengki, menemui massa aksi. Andra duduk dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Andra berterima kasih karena mahasiswa merefleksikan berbagai kekurangan kepemimpinannya selama setahun terakhir.
"Maka saya hari ini sebenarnya merasa bahagia. Refleksi satu tahun saya dirayakan, disampaikan oleh rakyat saya, mahasiswa saya. Itu yang saya rasakan," ucap Andra.
Andra mengatakan lebih suka berdiskusi dan mendengar aspirasi mahasiswa di 'jalan' dibanding dalam ruang pertemuan formal. Meskipun demikian, ia mengatakan beberapa kali mendapat undangan pertemuan formal dengan kelompok mahasiswa.
"Jadi mohon maaf, kawan. Bukan saya enggak mau melayani. Kalau kamu ketemu saya secara formal, kamu enggak bakal bisa kritis seperti sekarang. Saya pernah mahasiswa, saya pernah jadi aktivis. Yang teman-teman harus lakukan persis seperti tadi. No hard feelings, 'terserah mau Gubernur sakit hati, mau Gubernur enggak suka, saya (mahasiswa) harus sampaikan karena itu hak saya,'" ucap Andra.
"Nah, itu yang teman-teman sampaikan dan itu merupakan vitamin buat saya di tahun berikutnya," katanya.
Terkait beberapa masalah yang disampaikan, Andra akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Soal jalan rusak, Andra menyampaikan Pemprov telah membangun jalan yang seharusnya menjadi kewenangan kabupaten/kota atau desa.
"Jalan rusak. Lebak, Pandeglang, dua daerah yang fiskalnya paling rendah. Hari ini bahkan Pandeglang tidak serupiah pun bisa membangun jalan. Provinsi mencoba untuk ikut serta membangun jalan-jalan desa yang sebenarnya bukan tanggung jawab provinsi, tetapi tanggung jawab bupati. Yang menikmatinya adalah masyarakat Banten juga," kata Andra.
(aik/isa)
