Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Satuan Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan program bedah rumah untuk warga kurang mampu. Program perdana menyasar satu rumah yang dihuni tiga kepala keluarga (KK) di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan program ini menjadi bentuk kepedulian sosial aparatur terhadap kondisi hunian warga yang tidak layak. Ia mengapresiasi inisiatif jajaran Satpol PP DKI Jakarta yang memulai program tersebut lewat urunan internal anggota.
"Jujur saya agak terharu. Ini program kepedulian dari teman-teman Satpol PP. Mudah-mudahan dilanjutkan dinas yang lain. Ini bentuk gotong royong, selain pemerintah daerah juga masyarakat," kata Rano di lokasi peletakan batu pertama, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rano menegaskan program bedah rumah memang mensyaratkan status tanah milik sendiri. Karena itu, tidak semua rumah bisa langsung direnovasi lewat skema tersebut.
"Memang tidak mudah juga orang mau dibedah rumahnya. Persyaratan bedah rumah artinya tanah harus milik. Kalau bukan milik, tidak bisa kita bedah," ujarnya.
Di sisi lain, Rano menyebut proses renovasi ditargetkan berlangsung sekitar dua bulan. Selama pengerjaan, para penghuni akan dikontrakkan di lokasi yang tidak jauh dari rumah asal.
Rumah yang dibedah ini memiliki lahan seluas sekitar 33 meter persegi dan dihuni tiga KK dengan total delapan jiwa. Dua di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Kondisi bangunan dinilai sudah tidak layak huni.
Bangunan akan direnovasi total menjadi dua lantai. Namun desainnya diminta ramah bagi penghuni disabilitas, termasuk modifikasi tangga agar lebih landai dan aman dilalui.
"Kalau dua lantai berarti ada tangga. Karena ada penghuni disabilitas, tangganya harus dimodifikasi. Itu harus jadi pemikiran," katanya.
Rano berharap gerakan serupa diikuti perangkat daerah lain sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong perbaikan kualitas hunian di Jakarta.
"Problem utama Jakarta itu permukiman. Wilayah terbatas, penduduk besar. Karena itu kita dorong juga hunian vertikal seperti rumah susun agar kualitas hidup meningkat," tuturnya.
Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyampaikan program bedah rumah akan dijalankan bergilir setiap bulan di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Bentuk bantuannya bisa berbeda, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan warga.
Pendanaan program perdana ini berasal dari iuran anggota dan paguyuban Satpol PP wilayah. Dana yang terkumpul dilaporkan mendekati Rp 70 juta. Selain bedah rumah, kegiatan sosial lain juga dilakukan seperti kerja bakti lingkungan dan bantuan fasilitas ibadah.
"Yang berikutnya mungkin nanti di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, secara setiap bulan kita akan coba keliling. Kita lihat mana yang memang kira-kira masyarakat butuh terkait dengan hunian yang tidak layak," imbuhnya.
(bel/eva)
