Jakarta -
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumatera menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat direlokasi ke hunian layak sebelum Idul Fitri 2026. Target tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.
Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa percepatan relokasi pengungsi menjadi satu fokus utama pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi seiring menurunnya jumlah warga yang tinggal di tenda darurat.
"Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal bencana, hingga 27 Februari 2026 tercatat tersisa 11.307 jiwa yang bertahan di tenda pengungsian. Mayoritas pengungsi berada di Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumatera Utara tersisa 913 jiwa, dan seluruh pengungsi di Sumatera Barat telah meninggalkan tenda darurat.
Untuk mempercepat relokasi, Satgas PRR mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian. Berdasarkan data per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau sekitar 57 persen.
Pembangunan huntap juga berjalan dengan 1.363 unit dari target 36.669 unit saat ini dalam proses pembangunan. Sementara itu, enam unit huntap di Sumatera Barat dilaporkan sudah rampung.
Selain hunian, bantuan perbaikan rumah rusak juga terus disalurkan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan, proses verifikasi dan pencairan bantuan dipercepat agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.
Satgas PRR pun memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat. Dukungan Kementerian PUPR, BNPB, dan Danantara serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai krusial agar masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.
(anl/ega)
