Jakarta -
Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5, sebuah inisiatif internasional yang mendorong percepatan pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital yang aman, inklusif, interoperabel, dan berpusat pada masyarakat.
Partisipasi ini menjadi langkah strategis Indonesia di tengah percepatan transformasi digital global. Pemerintah menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Kampanye 50-in-5 mempertemukan pemerintah dan mitra global untuk memperkuat fondasi infrastruktur publik digital, mulai dari identitas digital, sistem pembayaran digital, pertukaran data dan layanan pemerintah yang aman, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), hingga portal layanan digital terintegrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seluruh ekosistem tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, saling terhubung, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi Indonesia, bergabung dalam kampanye ini bukan sekadar menjadi bagian dari gerakan global, melainkan bentuk komitmen untuk memastikan transformasi digital memberi dampak nyata dan merata bagi seluruh warga negara.
"Saat ini, pemerintah di berbagai belahan dunia semakin digital. Namun di tengah berbagai transformasi tersebut, ada satu pertanyaan penting yang perlu terus kita ajukan kepada diri kita sendiri: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari transformasi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari?" ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam sambutannya pada OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan dikutip Jumat (29/5/2026).
Menurut Rini, masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah melalui istilah teknis, melainkan lewat pengalaman nyata ketika layanan publik menjadi lebih mudah diakses saat dibutuhkan.
Ia mencontohkan bagaimana seorang lansia tidak lagi kelelahan menghadapi birokrasi yang berbelit, atau seorang ibu di desa tidak perlu kehilangan penghasilan harian hanya untuk mengurus dokumen administrasi keluarga.
"Bagi Indonesia, DPI bukan sekadar tentang menghubungkan sistem. DPI adalah tentang memastikan pemerintah menjadi lebih responsif, lebih terintegrasi, dan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat," ujar Menteri Rini yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memandang DPI sebagai fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan layanan dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Saat ini, ekosistem DPI Indonesia terus berkembang melalui berbagai komponen strategis, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah (SPDLDP), implementasi Satu Data Indonesia (SDI), pemanfaatan AI untuk layanan publik, hingga sistem pembayaran digital interoperabel seperti QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Pemerintah juga mengembangkan portal layanan terpadu INAku sebagai pintu masuk layanan pemerintah yang berpusat pada masyarakat dengan dukungan verifiable credential.
Hingga 19 Mei 2026, pengguna IKD yang telah melakukan aktivasi mencapai 19,35 juta pengguna. Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan IKD melalui mekanisme digital onboarding berbasis face recognition dan liveness detection dengan target awal menjangkau sekitar 50 juta pengguna.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi proses verifikasi identitas berulang, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperkuat keamanan layanan digital.
Di sisi interoperabilitas layanan, hingga April 2026 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah menghubungkan 447 instansi.
Sementara itu, QRIS mencatat lebih dari 10,33 miliar transaksi dengan dukungan lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta merchant di seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.
Interoperabilitas lintas negara melalui QRIS juga telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok.
Indonesia juga mulai mengimplementasikan transformasi perlindungan sosial berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi. Melalui integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan sistem pertukaran data aman, proses verifikasi penerima manfaat yang sebelumnya memakan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar satu menit hingga enam jam.
Pemerintah menegaskan transformasi digital tidak bisa dibangun sendiri. Melalui pendekatan Open Government, Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan internasional.
Dalam pengembangan ekosistem DPI, Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah mitra global seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), Gates Foundation, OECD, hingga negara-negara ASEAN.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan ekosistem DPI global, Indonesia juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali.
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan forum tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi internasional dan pertukaran praktik baik dalam pembangunan DPI yang inklusif dan terpercaya.
"Partisipasi Indonesia dalam kampanye 50-in-5 mencerminkan keyakinan bahwa masa depan pemerintahan digital tidak ditentukan oleh seberapa banyak aplikasi yang dibangun pemerintah, melainkan oleh seberapa besar pemerintah mampu menghadirkan makna dan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," katanya.
Bagi Indonesia, transformasi digital pada akhirnya adalah tentang memastikan tidak ada warga yang merasa terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahnya.
Tonton juga video "Ini Kampanye Horor Vijay di India yang Sebabkan 40 Orang Tewas"
(ega/akn)
