Jakarta -
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal menegaskan bahwa analisis dan evaluasi harus menjadi budaya kerja yang mendorong lahirnya birokrasi professional, akuntabel, adaptif dan berorientasi pada nilai.
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Analisis dan Evaluasi Bulan Juni 2026 yang sekaligus menutup pelaksanaan nya di Semester I Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
Iqbal mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan. Enam bulan pertama tahun 2026 menjadi periode penting bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam membangun budaya kerja baru yang menjadikan evaluasi sebagai sarana belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Analisa dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administrative, melainkan instrumen manajemen yang memungkinkan kita mengetahui apakah setiap program, setiap anggaran, setiap layanan, dan setiap proses bisnis benar-benar berjalan sesuai target serta memberikan manfaat bagi organisasi," ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, birokrasi modern tidak lagi hanya dituntut patuh terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil nyata, memberikan dampak, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Karena itu, hasil dari analisis dan evaluasi ini harus menjadi simpul yang menghubungkan seluruh agenda Reformasi Birokrasi, mulai dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, penguatan Sistem Merit, pembangunan Zona Integritas, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan transformasi digital.
Selain itu, Iqbal menegaskan bahwa seluruh indikator Reformasi Birokrasi tersebut pada akhirnya bermuara pada budaya organisasi yang disiplin, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
Ia pun mengajak seluruh pimpinan unit kerja untuk menjadikan evaluasi sebagai alat kendali organisasi sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, maupun masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen DPD RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja atas komitmen dan dedikasi selama Semester I Tahun 2026. Menurutnya, penghargaan yang diberikan bukan semata-mata ditujukan kepada unit dengan nilai tertinggi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan, kolaborasi, disiplin, inovasi, dan konsistensi dalam membangun budaya kerja yang unggul.
Di akhir sambutannya, Iqbal mengajak seluruh insan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk terus menjadikan evaluasi sebagai budaya, akuntabilitas sebagai karakter, integritas sebagai identitas, dan pelayanan sebagai tujuan utama.
"Saya yakin, apabila semangat ini terus kita pelihara, maka Sekretariat Jenderal DPD RI akan semakin profesional, adaptif, akuntabel, serta mampu memberikan dukungan terbaik bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (OKK) berhasil menjadi unit kerja terbaik pada pemberian Award Semester I Tahun 2026 setelah meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Juara 1 Best Performance Achievement Semester I Tahun 2026 dan penghargaan tertinggi Best of the Best Performance Achievement.
Selain Biro OKK, Juara 2 Best Performance Achievement Semester I Tahun 2026 diraih oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sedangkan Juara 3 Best Performance Achievement Semester I Tahun 2026 diraih oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.
(prf/ega)
