Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP di seluruh lini Pemprov Jakarta.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menegaskan tidak ada pembatasan bagi BPKP dalam melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI. Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu masuk ke seluruh sektor yang diperlukan.
"Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan," ujarnya.
Menurut Pramono, keterbukaan tersebut menjadi bagian penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel. Ia menilai pengawasan independen akan membantu perbaikan sistem sejak dini.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI yang memberi ruang luas untuk pengawasan. BPKP menyebutkan hasil pengawasan nantinya difokuskan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan.
"Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu," kata Yusuf.
BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan membuat jalannya pemerintahan daerah lebih efektif, minim hambatan, dan terhindar dari praktik kecurangan. Kerja sama pengawasan juga diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
"Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," imbuhnya.
Tonton juga video "Pramono Soroti Trotoar di Jakarta: Tidak untuk Parkir-Jualan"
(bel/ygs)
