Jakarta -
Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada 27-29 September 2025 di Jakarta, peta persaingan calon ketua umum (caketum) mulai mengerucut. Dua nama besar menjadi sorotan yakni Plt Ketua Umum PPP sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono dan mantan Menteri Perdagangan RI (2019-2020) Agus Suparmanto.
Mardiono dinilai masih kuat dan unggul untuk memimpin partai tersebut. Sebab Dukungan mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di seluruh Indonesia terus mengalir kepadanya.
Sebaliknya, Agus Suparmanto menghadapi jalan terjal. Meski dikenal memiliki pengalaman di pemerintahan, rekam jejak kontroversialnya menjadi hambatan. Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai sederet kasus yang pernah menyeret nama Agus bisa mengurangi elektabilitasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kasus impor pakaian bekas, gula, hingga bawang putih yang membekas di ingatan publik jelas menjadi hambatan reputasi Agus," kata Efriza dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Menurutnya, status Agus yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menimbulkan keraguan.
"PPP memiliki tradisi kuat dipimpin kader internal. Risikonya nilai perjuangan partai tidak akan terasa jika dipimpin orang luar. Apalagi mayoritas dukungan kini condong ke Mardiono," tutur Efriza.
Nama Agus sebelumnya juga kerap dikaitkan dengan polemik kebijakan saat menjabat Menteri Perdagangan. Pada 2020, dia disorot karena lambatnya penerbitan izin impor bawang putih dan gula yang memicu lonjakan harga. Kebijakan ekspor masker di awal pandemi pun menuai kritik karena membuat harga di dalam negeri melambung.
Di sisi lain, Mardiono semakin percaya diri menghadapi Muktamar. Dukungan resmi DPW PPP se-Indonesia disampaikan melalui deklarasi di Hotel Sheraton, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
"Mardiono adalah kader murni PPP, berkarir dari bawah, dan punya ikatan emosional yang kuat dengan struktur partai," kata salah satu pimpinan DPW PPP saat mendeklarasikan Mardiono.
Para kader pun turut menyatakan hal serupa. Mereka menilai PPP tidak pernah dipimpin oleh orang di luar kader.
"Sejak berdiri pada 1973, PPP tidak pernah dipimpin ketua umum dari luar kader. Karena itu, kami tegaskan menolak calon eksternal," kata para kader dalam video deklarasi yang beredar.
(akn/ega)
