Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melaksanakan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Entikong. Pengukuran dilakukan untuk memotret capaian pembangunan kawasan perbatasan secara faktual sekaligus menyusun profil kawasan yang komprehensif.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menjelaskan pengukuran IPKP dilakukan untuk memotret capaian pembangunan kawasan perbatasan secara faktual sekaligus menyusun profil kawasan yang komprehensif.
Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus merumuskan kebutuhan intervensi program kementerian dan lembaga terkait.
"Pengukuran dan pemutakhiran IPKP ini bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan, termasuk sektor-sektor yang masih memerlukan penguatan melalui program lintas kementerian dan lembaga," ujar Brigjen TNI Topri.
Dalam pengukuran tersebut, tim Asdep PKPD mencatat sejumlah isu pada layanan pemeriksaan lintas batas negara. Di sektor kepabeanan, masih dibutuhkan mesin X-ray di terminal keberangkatan untuk pemeriksaan barang ekspor yang saat ini dilakukan secara manual.
Sementara itu, pada layanan keimigrasian, keterbatasan ruang pelayanan dinilai memengaruhi optimalisasi layanan, mengingat rata-rata sekitar 250 orang dideportasi dari Malaysia setiap pekan.
Brigjen TNI Topri juga mengungkapkan rencana pengaktifan kembali sistem autogate di PLBN Entikong, masing-masing dua unit di pintu kedatangan dan keberangkatan, guna mempercepat pelayanan keimigrasian.
Selain itu, keimigrasian tengah berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali pas lintas batas sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perbatasan.
Di sektor kesehatan, Karantina Kesehatan berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyakit infeksi dan menular. Namun, dukungan sarana ekspedisi untuk pemeriksaan lanjutan sampel masih menjadi kebutuhan mendesak.
(anl/ega)
