Jakarta -
Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membuka akses permodalan yang lebih mudah bagi petani binaan. Langkah ini demi membangun ekosistem pertanian yang sehat sekaligus memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak maupun praktik pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen nyata Polri untuk melindungi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Selama ini, katanya, keterbatasan modal kerap membuat petani terjebak dalam siklus hutang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui kerja sama dengan bank-bank Himbara yang terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, para petani kini dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dengan bunga ringan berkisar antara 3 hingga 6 persen per tahun. Skema pembiayaan ini juga memberikan kemudahan karena tidak memerlukan agunan tambahan, sehingga petani tidak perlu lagi mempertaruhkan aset pribadi untuk mendapatkan modal usaha.
"Pada tahun 2026 ini, Polri memfasilitasi akses permodalan langsung bagi petani melalui bank-bank Himbara. Tujuannya jelas, memutus mata rantai tengkulak dan praktik rentenir yang selama ini membebani petani, sehingga mereka dapat bertani dengan lebih tenang dan sejahtera," ujar Dedi kepada wartawan, Minggu (8/3/2026).
Selain memperkuat akses pembiayaan, Polri juga mendorong peningkatan produktivitas melalui perluasan lahan dan pemanfaatan teknologi pertanian. Hingga Februari 2026, luas penanaman jagung nasional tercatat mencapai 135.723 hektare, sebagai bagian dari target nasional pengembangan hingga 1 juta hektare guna mendorong produksi jagung menembus lebih dari 4 juta ton pada tahun ini.
Salah satu contoh nyata implementasi program ini terlihat di wilayah Polda Jawa Barat. Selain mendorong modernisasi alat mesin pertanian, dukungan kepada petani binaan juga diperkuat melalui akses pembiayaan dari bank-bank Himbara.
Sebanyak 215 petani yang tergabung dalam 44 kelompok tani menerima bantuan alsintan berupa hand tractor, pompa air, dan hand sprayer guna meningkatkan efisiensi kerja serta produktivitas hasil panen. Di sisi lain, para petani juga difasilitasi memperoleh pinjaman modal usaha dengan suku bunga rendah dari Himbara melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana produksi pertanian dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada tengkulak maupun praktik rentenir.
Polri juga memastikan keberlanjutan usaha petani melalui sinergi dengan Perum Bulog sebagai offtaker. Hasil panen jagung dari kelompok tani binaan Polri akan diserap sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga petani memiliki kepastian pasar dan terlindungi dari permainan harga oleh oknum tengkulak.
Melalui pendekatan terintegrasi mulai dari permodalan, modernisasi teknologi pertanian, hingga jaminan pasar, Polri tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Program ini diharapkan mampu menjadikan petani Indonesia lebih mandiri, berdaulat, dan terbebas dari jerat rentenir maupun praktik tengkulak yang merugikan.
Simak juga Video 'Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure':
(azh/gbr)
