Jakarta -
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pihaknya bakal mempercepat pendataan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada penyintas bencana di Sumatera. Langkah ini sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
"Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak tenis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Tito menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menekankan kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat. Pemerintah sendiri telah merancang berbagai skema bantuan untuk mendukung penyintas bencana, termasuk bantuan perbaikan rumah dan bantuan pembiayaan hidup.
Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga ketegori, yakni rusak ringan Rp 15 juta, sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta. Bantuan itu disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB).
Sementara bantuan pembiayaan hidup terdiri dari stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta dan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp 3 juta bagi korban bencana, serta bantuan jaminan hidup sebesar Rp 15.000 per hari.
Tito berharap bantuan ini dapat segera diterima oleh penyintas bencana, sehingga tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan. Tito juga mengajak pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik RI (BPS) untuk bekerja sama dalam mempercepat proses validasi data.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh bantuan dapat segera diterima oleh penyintas bencana di Sumatera. Hal ini penting karena akan mempercepat proses pemulihan kehidupan mereka.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan RI (Wamenhut) Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Tonton juga video "Mendagri Ungkap Bantuan Bencana Diaspora Aceh Masih Tertahan Izin Bea Cukai"
(akd/ega)
