Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi soal Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Siskamling. Koordinasi ini dilakukan mengingat kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di Kota Serang Agustus kemarin.
Rapat koordinasi dilakukan di Pendopo Lama Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (12/9/2025). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.
"Kami dari Kemendagri diminta untuk memonitoring dan memfasilitasi langkah-langkah penguatan Siskamling. Ada 14 provinsi di Indonesia, provinsi-provinsi yang kemarin ada terjadi penyampaian pendapat umum yang agak ada konfliknya," kata Akmal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Akmal, kolaborasi di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah berjalan dengan baik. Akmal pun menyampaikan Siskamling sudah dijalankan oleh masyarakat di Provinsi Banten.
"Beberapa hal yang kami lihat, justru budaya Siskamling itu sudah mengakar dengan baik di beberapa kabupaten/kota. Nah, ini mungkin ke depan akan lebih dioptimalkan lagi, mengingat urusan Tramtibum Linmas itu adalah urusan wajib pemerintahan," katanya.
"Tadi Pak Gubernur menyampaikan perlu diperjelas nanti apakah disiapkan indikator kinerjanya dan sebagainya," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan mereka berkoordinasi terkait pemanfaatan Satlinmas. Menurut Andra, keberadaan Satlinmas di kabupaten/kota belum dioptimalkan.
"Nah, ini yang kita diskusikan tadi. Rupanya selama ini kita tidak terlalu memaksimalkan peran-peran ini, walaupun praktiknya di setiap daerah sudah memiliki tradisi untuk melakukan pengamanan bersama di lingkungan," katanya.
"Baik itu namanya Siskamling atau penyediaan tenaga-tenaga pengamanan mandiri seperti yang dilaksanakan oleh perumahan dan sebagainya," sambungnya.
Andra berharap Satlinmas bisa dioptimalkan untuk menjaga ketertiban umum.
"Yang perlu kita lakukan adalah koordinasi dan kemudian mengoptimalkan Satlinmas ini dalam rangka menjaga ketertiban umum di masyarakat," katanya.
(aik/whn)
