Jakarta -
Demonstrasi berujung kericuhan berdarah pecah di Nepal. Massa yang mengamuk membakar gedung pemerintah, rumah politikus, hingga menyerang sejumlah menteri.
Dilansir Al-Jazeera, Rabu (10/9/2025), para pengunjuk rasa dilaporkan membakar gedung pemerintah dan rumah politikus. Saksi mata mengatakan para pengunjuk rasa membakar ban, melemparkan batu, dan membakar rumah beberapa politikus.
Media lokal juga melaporkan helikopter militer dikerahkan mengevakuasi para menteri dari rumah-rumah yang terkepung massa. Massa juga menggeledah kediaman Perdana Menteri dan membakar kompleks pemerintahan Singha Durbar, yang mencakup gedung parlemen dan kementerian-kementerian utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan mantan Perdana Menteri Nepal, Sher Bahadur Deuba, dan istrinya yang juga Menteri Luar Negeri Nepal, Arzu Rana, serta Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Paudel, diserang oleh massa. Rekaman yang beredar, seperti dilaporkan NDTV dan Times of India, menunjukkan Menkeu Nepal Bishnu Paudel berlari di jalanan saat massa menyerang dirinya.
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, mengatakan terkejut oleh kekerasan tersebut dan menyerukan perundingan. Reporters Without Borders (RSF) mengatakan kantor pusat Kantipur Media Group terbakar. Mereka meminta para demonstran tidak menargetkan jurnalis.
Bandara Kathmandu tetap dibuka, tapi beberapa penerbangan dibatalkan setelah asap dari kebakaran memengaruhi jarak pandang. Hal itu diungkap oleh juru bicara bandara Rinji Sherpa.
PM dan Presiden Nepal Mundur
Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, mengundurkan diri setelah para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, dan tidak menghiraukan jam malam yang diberlakukan.
Pengunduran diri Oli terjadi sehari setelah 19 orang tewas dalam protes keras yang dipicu oleh pemblokiran media sosial yang kini sudah aktif kembali.
Tidak lama setelah PM Nepal mengundurkan diri, Presiden Nepal Ram Chandra Poudel juga ikut mengundurkan diri. Pengunduran Poudel ini meninggalkan Nepal tanpa pemimpin di eksekutif di tengah situasi yang memanas.
Tentara Nepal Patroli di Ibu Kota
Para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu, untuk mengembalikan ketertiban.
Panglima militer Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, telah meminta adanya perundingan, dalam sebuah pesan video yang dikeluarkan Selasa malam waktu setempat.
"Untuk memberikan resolusi damai kepada bangsa, kami mendesak semua kelompok yang terlibat dalam aksi protes untuk membatalkannya dan berdialog," ujarnya.
Respons PBB
Lalu, bagaimana respons dari PBB?
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah mendesak "pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut". Demikian disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas.
"Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara," kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.
Kemlu Wanti-wanti WNI Jaga Diri
Sementara itu, di tengah situasi yang kian panas, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan WNI di Nepal aman.
Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyampaikan hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang jadi korban dalam kerusuhan di Nepal. KBRI Dhaka mencatat ada 57 WNI yang menetap di Nepal.
"KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, dan juga dengan komunitas Indonesia di Nepal. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut," ujar Judha, kepada wartawan, Selasa (10/9/2025).
Judha juga menyampaikan ada 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu. Lalu ada 2 prajurit TNI yang sedang pelatihan serta 23 wisatawan WNI.
"KBRI telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media," kata Judha.
WNI yang sedang melakukan kunjungan atau wisata di Nepal diminta melapor ke hotline KBRI Dhaka.
Diketahui, kerusuhan ini menjadi yang terburuk di Nepal saat mereka berjuang melawan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi sejak monarki dihapuskan pada tahun 2008.
Aksi demonstrasi tersebut disebut "unjuk rasa Gen Z", didorong oleh rasa frustrasi di kalangan anak muda terhadap kurangnya tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan peluang ekonomi.
Saksikan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Kamis (11/09/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
