Jakarta -
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan banyak lahan PT KAI diperuntukkan untuk hunian warga yang dikuasai pihak lain. Ara mengatakan jangan ragu untuk mengambil alih lahan milik negara untuk digunakan masyarakat.
"Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu, ya," kata Ara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hendak bertemu Prabowo, Senin (6/4/2026).
Ara mengatakan sudah mengecek sejumlah titik bantaran rel kereta api bersama Dirut KAI Bobby Rasidini untuk hunian warga. Ditemukan sejumlah lahan KAI dikuasai oleh pihak lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan saya juga kemarin datang sudah ke lokasi di Tanah Abang dan juga tadi datang ke Bandung tadi pagi dengan Dirut Kereta Api. Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," ujar Ara.
"Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," tambahnya.
Ara menilai lahan tersebut berada di kawasan strategis. Politikus Partai Gerindra mengatakan akan melakukan peletakan batu pertama di Bandung untuk hunian warga bantaran rel kereta api.
"Nanti dengan kereta api kita segera akan segera melakukan groundbreaking, ya di Bandung, ya untuk langkah-langkah strategi supaya bisa memanfaatkan lahan tanah-tanah negara untuk perumahan rakyat," ucap Ara.
Hunian untuk warga tak hanya di Bandung, tapi juga di Jakarta dan Medan. Ara menegaskan bahwa sejumlah lahan tersebut ada yang dikuasai oleh pihak lain sehingga perlu nyali untuk mengambil kembali.
"Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir, ya. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran," imbuhya.
Lihat juga Video KPK-Kejagung Akan Usut Lahan Milik Kemhan yang Dikuasai Perusahaan Gula
(rfs/yld)
