Jakarta -
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, menyampaikan pihak Palestina memahami soal pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) ke Gaza. Menurutnya, ada perwakilan Palestina yang ikut pertemuan Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat (AS), kemarin.
"Kemarin juga ada Palestina, Prof Dr Ali Shaath, ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman NCAG, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. Kemudian, kita juga sudah menyampaikan national caveat kita, jadi semuanya sudah terlibat," kata Sugiono.
Menurut Sugiono, Ali Shaath menyampaikan Palestina membutuhkan situasi yang aman dan stabil. Kemudian, tahap-tahap selanjutnya akan dilakukan di Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, yang mereka butuhkan adalah situasi yang aman dan stabil. Jadi semua rencana komprehensif, kunci pertamanya adalah gencatan senjata, kemudian menciptakan suasana yang aman dan stabil. Baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan dan itu juga kemarin sudah disampaikan," katanya.
Selain itu, Sugiono menegaskan operasi ISF di Gaza bukan operasi militer. Ia menyebut tugas ISF adalah menjaga masyarakat sipil.
"National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana," ucapnya.
Namun pasukan Indonesia tetap memiliki hak untuk mempertahankan diri jika diserang. Ia menegaskan pasukan Indonesia di Gaza tidak melakukan operasi militer.
"Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rules of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri. Tapi, sekali lagi, keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia, itu tidak untuk melakukan kegiatan demiliterisasi ataupun operasi militer," katanya.
(aik/dhn)
