Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berbicara soal peran penting Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengatakan Polri merupakan garda terdepan dalam urusan hukum.
Hal itu disampaikan Yusril dalam Rakernis Divisi Hukum (Divkum) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/4/2026). Dia mulanya menyebutkan Polri berada pada persimpangan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
Menurut dia, Polri bertugas menjaga ketertiban sosial, menjamin rasa aman, dan perlindungan hak warga negara. Selain itu, katanya, Polri berperan dalam sistem pidana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sinkronisasi dengan Asta Cita harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengamankan program pemerintah, melainkan memastikan Polri bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum," kata Yusril.
Yusril mengatakan Polri memegang kunci efektivitas hukum. Dia mengatakan Divisi Hukum Polri harus menjadi jantung perbaikan institusi.
"Divisi Hukum adalah dapur konseptual yang menentukan apakah perubahan besar dalam hukum pidana nasional akan benar-benar terinternalisasi ke dalam peraturan, prosedur, pendidikan, bantuan hukum, dan praktik kelembagaan Polri," ucap Yusril.
"Watak dasar Polri menurut UUD 1945 adalah pelayan negara hukum, bukan semata-mata perangkat untuk memaksakan kehendak negara," imbuhnya.
Yusril menyebutkan reformasi hukum pidana nasional adalah agenda lintas lembaga. Menurut dia, Polri sebagai mitra kunci yang diharapkan bisa menerjemahkan kebijakan tersebut dalam praktik yang tertib, adil, dan manusiawi.
"Polri sebagai pintu masuk utama sistem peradilan pidana, mampu memahami dan melaksanakan semangat hukum yang baru itu," ujarnya.
Yusril juga menekankan reformasi Polri merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebutkan kekuatan bangsa bergantung pada ketegasan hukum dan keadilan.
"Presiden menyatakan, 'Saya selalu tekankan, keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan'. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi Polri yang pada akhirnya harus bermuara pada penguatan negara hukum, bukan hanya pada penataan organisasi," pungkas Yusril.
Simak juga Video 'Ahmad Doli Heran Rapat Komisi II-BKD Bahas RUU Pemilu Mendadak Batal':
(ond/haf)
