Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin rapat dengan Komisi IX DPR membahas data penerima bantuan BPJS. Menkes Budi menyampaikan adanya anomali setelah data mulai desentralisasi oleh BPS.
"Dengan adanya perapian data oleh BPS yang tersentralisasi ini, duduk ada Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes, kita lihat ada anomali," kata Budi saat rapat kerja di Komisi IX DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Budi menyampaikan anomali tersebut berkaitan adanya bantuan pemerintah terkait BPJS yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut bantuan itu harusnya untuk orang miskin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk orang termiskin, ada juga 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," ucap dia.
Budi lantas membeberkan temuan tersebut. Salah satunya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kemenkes yang terdata ada 47 ribuan orang mampu yang mendapatkan bantuan.
"Contoh PBI yang dibayarkan Kemenkes itu masih ada dari 96 jutaan itu masih ada 47 ribu (47.210) yang kurang tepat sasaran. Kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kuntha Sekjen saya dulu itu masuk di situ," ucap dia.
Selanjutnya, data lebih besar ditemukan di bantuan PBU pemda dan PBPU-BP kelas 3. Budi menyebut ada ketidaktepatan pemberian bantuan hingga puluhan jutaan orang.
"Kemudian misalnya PBU pemda, itu ada juga 35 juta (35.121.405) yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran, PBPU-BP kelas 3 itu ada juga 11 juta (11.424.141) yang kurang tepat sasaran," benernya.
Budi memastikan anomali tersebut akan dibenahi. Budi menyebut akan ada pengalihan bantuan dari yang warga lebih mampu.
"Pemerintah melihat demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan, jadi ada beberapa teman kita di desil 5 yang tidak bisa masuk PBI, lebih baik kita kurangi desil 10 yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuota ke yang desil 5," jelas dia.
"Kita masih lihat masih ada lumayan besar nih puluhan juta dari data 159 juta yang belum tepat sasaran. Pemerintah begitu sudah ada integrasi data-data ini kita ingin mendistribusikan PBI ke orang yang berhak berbasis data BPS tadi," lanjutnya.
Saksikan Live DetikSore:
Lihat juga Video: Mensos: 2,1 Juta Peserta BPJS PBI Nonaktif Sudah Lakukan Reaktivasi
(maa/rfs)
