Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dia menyebutkan permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.
Hal itu diungkapkan Tito usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini.
"Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua)," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakui belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.
Tito mengatakan masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
"Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?" tuturnya.
"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua," sambungnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.
"Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga (lokasi) yang diperbaiki yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif," tutup Maruarar.
Turut hadir dalam forum tersebut yakni Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua.
(akn/ega)
