Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini dilakukan agar penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Tito menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Ia menambahkan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta ketersediaan lahan yang clear and clean. Adapun yang dimaksud clear and clean yakni lahan dengan status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta berada dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut yang akan disusul pada wilayah Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.
"Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar)," sambungnya.
Ia juga mendorong jajaran Pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih banyak agar seluruh korban terdampak dapat tertangani, sekaligus menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang.
"(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan)," tandasnya.
Sebagai informasi, pembahasan tersebut menjadi agenda dari Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatera yang dilaksanakan secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis (25/12) kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.
(prf/ega)
