loading...
Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), Ilmuwan dan Praktisi Neuropolitika. Foto/Dok.iNews TV
Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa)
Ilmuwan dan Praktisi Neuropolitika
MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) sudah selesai. KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031. Bagi saya, persoalan yang jauh lebih menarik justru bukan kisah dan cerita siapa yang akhirnya duduk di kursi kepemimpinan PBNU.
Pertanyaan saya justru mungkin lebih mengganggu; perihal siapa sebenarnya yang mengendalikan cara jutaan warga NU memahami kekuasaan. Siapa yang menentukan siapa yang harus dipercaya, siapa yang dianggap mewakili NU, apa yang harus ditakuti, dan apa yang akhirnya diterima sebagai kebenaran.
Tulisan ini bermaksud membaca Muktamar dari perspektif Neuropolitik. Politik, dalam perspektif ini, bukan hanya soal partai, pemilu, jabatan, atau perebutan kursi. Politik bekerja jauh sebelum seseorang menentukan pilihan lalu mencoblos.
Politik bekerja ketika persepsi dibentuk. Ketika rasa takut ditanamkan dan identitas diperkuat. Termasuk tatkala seorang tokoh memperoleh kepercayaan. Dan akhirnya, ketika otak kita mengambil keputusan yang tanpa sadar kita rasakan sepenuhnya sebagai keputusan kita sendiri.
Dari cara kerja politik di atas saya mendapati fenomena NU ini menjadi sangat menarik. NU bukan partai politik. NU dibangun oleh jaringan pesantren, kiai, santri, keluarga, tradisi, dan hubungan guru-murid yang berlangsung lintas generasi.
Hubungan seperti ini menghasilkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada hubungan politik biasa; trust. Kepercayaan.
Dalam ilmu neurosains sosial, kepercayaan sangat penting karena manusia tidak mungkin memeriksa sendiri seluruh informasi yang diterimanya. Kita melakukan cognitive outsourcing.
Kita mempercayakan sebagian penilaian kepada orang yang kita anggap lebih tahu, lebih saleh, lebih berpengalaman, atau lebih bermoral. Dalam dunia pesantren, figur itu adalah kiai.
Tentu, tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan peradaban manusia tidak mungkin dibangun tanpa kepercayaan. Masalah mulai muncul ketika kita gagal membedakan trust (kepercayaan) dengan obedience (ketaatan).
Kepercayaan masih menyediakan ruang untuk bertanya. Ketaatan cenderung menutupnya. Kepercayaan mengakui otoritas seseorang tanpa menghilangkan kemampuan kita menilai.
Ketaatan yang berlebihan membuat nama besar, simbol agama, dan posisi sosial seseorang perlahan menggantikan argumentasi. Muktamar ke-35 memberi contoh menarik.
Sebanyak 552 pemilik suara menentukan mekanisme pemilihan Ketua Umum. Sebanyak 401 memilih perubahan menuju mekanisme AHWA, 150 mempertahankan mekanisme sebelumnya, dan satu suara tidak sah.
Jadi perubahan tersebut jelas mempunyai legitimasi prosedural. Namun, setelah keputusan itu dibuat, pusat pengambilan keputusan mengalami perubahan penting.
PWNU dan PCNU menjaring nama, sementara keputusan final mengenai Ketua Umum berada pada mekanisme AHWA. Lima nama dengan dukungan terbesar diserahkan ke tahap berikutnya dan Gus Kikin akhirnya dipilih secara mufakat.
