Larangan Sweeping Rumah Makan di Jakarta Saat Ramadan Tuai Dukungan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Kebijakan Pramono ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Adapun pernyataan Pramono terkait larangan sweeping rumah makan saat Ramadan disampaikan setelah meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, menyambut Ramadan harus dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan.

"Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan rangkaian perayaan di Jakarta saat ini masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari. Setelah itu, suasana kota akan beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri.

Pemprov DKI, kata dia, sudah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib. Menjawab pertanyaan soal potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

"Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

Selain itu, Pramono menyoroti kegiatan sahur on the road (SOTR), yang kerap menimbulkan kerawanan dan tawuran. Ia menyatakan kegiatan yang berpotensi memicu keributan tidak akan diizinkan.

"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan," katanya.

Dirangkum detikcom, berikut pendapat sejumlah pihak mulai dari MUI, Muhammadiyah hingga masyarakat Jakarta.

Waketum MUI Anwar Abbas setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang adanya sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Anwar Abbas mengatakan yang terpenting sikap saling menghormati.

"Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain," kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

Ia meminta pemerintah hadir menata dan mendukung sikap saling hormat menghormati tersebut. Sehingga, kata dia, umat yang menjalankan ibadah puasa tidak merasa terganggu.

"Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang," ucap dia.

Kemudian, ia juga menyebut umat Islam tidak perlu melakukan sweeping karena pemerintah pasti menjaga kondusivitas di bulan Ramadan. "Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan," ujar dia.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait larangan sweeping oleh ormas-ormas ke rumah-rumah makan. Dadang menyebut larangan itu demi menghindari keributan.

"Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan," kata Dadang saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

Dadang mengatakan yang berhak membuka atau menutup hanya penegak hukum. Namun demikian, ia berharap agar umat agama lain juga menghargai umat Islam yang berpuasa.

"Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa," ucap dia.

Seorang warga Manggarai, Epi (50), mengatakan setiap orang punya keyakinan sendiri. Ia menilai kerukunan antarwarga adalah hal yang penting.

"Bagusnya begitu ya. Soalnya, namanya orang, kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja," ujar Epi saat ditemui detikcom di kawasan Manggarai, Selasa (17/2/2026).

Meski begitu, Epi menyebut suasana Ramadan di Manggarai khidmat. Katanya, banyak rumah makan yang memilih buka sore untuk menyediakan menu buka puasa dan takjil, bahkan dia tak pernah melihat ada ormas yang melakukan sweeping.

"Paling entar habis Asar baru rame yang jualan. Sampai pas buka puasa. Tapi kalau dagang siang-siang, nggak ada, jarang. Emang kita mah mengikuti. Jadi biar pakai sweeping, nggak kena. Orang memang nggak dagang. Jadi memang Asar dagangnya," jelas Epi.

Selanjutnya warga lain Hasan (51) mengatakan setuju dengan pelarangan sweeping oleh ormas. Namun dia juga menyarankan pemilik rumah makan baru buka sore menjelang waktu Magrib.

"Kalau saya sih bagus ya larangan sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang Magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja," ujar Hasan.

Hasan beralasan warga Jakarta punya latar belakang yang berbeda atau lebih majemuk. Upaya Pemprov Jakarta, menurutnya, bagian dari rasa saling menghormati.

"Kalau untuk Jakarta sih sebetulnya hal yang biasa sih kalau untuk antara yang puasa, yang nggak puasa. Sebetulnya tidak masalah, tidak ngaruh. Jakarta kan majemuk ya," ungkapnya.

Selanjutnya Eneng (31), pemilik warung makan dan kopi di Manggarai, mengatakan setuju dengan larangan sweeping ormas. Sebab, menurutnya, tidak setiap orang menjalankan puasa.

"Ya bagus, karena nggak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang nggak Islam, terus kan nggak puasa. Mereka juga butuh makan ya," kata Eneng.

Meski begitu, Eneng menyebut warungnya akan ditutup setengah agar tak terlihat langsung dari luar. Baginya upaya itu juga sebagai sikap saling menghormati untuk yang menjalankan puasa.

"Iya, pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan," kata Eneng.

(dwr/lir)