Jakarta -
Gubernur Jawa Timur,Khofifah Indar Parawansa menegaskan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat integritas di seluruh lini pemerintahan.
Ia menilai budaya antikorupsi hanya dapat tumbuh apabila seluruh ASN dan pemangku kepentingan benar-benar berkomitmen membangun tata pemerintahan serta sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
"Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN untuk membangun budaya anti korupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel," ujar Khofifah, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khofifah menjelaskan penguatan integritas merupakan pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas nasional, dan Jawa Timur berkomitmen menerjemahkannya ke dalam langkah nyata melalui kerja kolektif lintas sektor.
"Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir. Melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan peran serta masyarakat," jelasnya.
Ia menambahkan digitalisasi sistem dan optimalisasi teknologi informasi menjadi instrumen efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan. Tema Hakordia 2025 adalah 'Satukan Aksi Basmi Korupsi'. Menurutnya, tema tersebut selaras dengan spirit Jawa Timur dalam menjawab kepercayaan publik melalui layanan yang bersih, cepat, dan berintegritas.
"Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim," lanjutnya.
Dalam hal pencegahan, Khofifah menyebut KPK telah menerapkan dua instrumen pengukuran, yakni monitoring, surveillance, controlling, dan prevention (MSCP) yang berfokus pada perbaikan tata kelola serta sistem pencegahan. Selain itu, terdapat Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi melalui survei kepada pegawai, pengguna layanan, dan responden ahli.
Lebih lanjut, Pemprov Jatim terus mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.
Khofifah menjelaskan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana berkat peran aktif APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, penggunaan, hingga pertanggungjawaban.
Di Jawa Timur, sebanyak 400 Patriot Integritas Muda (PIM) telah dikukuhkan sebagai bagian dari Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang.
Para pemuda tersebut berasal dari berbagai organisasi, antara lain Karang Taruna, organisasi mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, serta berbagai organisasi kepemudaan lainnya.
Melalui pengukuhan ini, Khofifah berharap para Patriot Integritas Muda dapat menjadi agen perubahan, teladan, sekaligus penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing. Pengukuhan tersebut juga disertai dengan pembacaan ikrar yang menegaskan komitmen dan semangat antikorupsi.
"Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, kita dapat wujudkan Indonesia bebas dari korupsi," pungkasnya.
(prf/ega)
