Jakarta -
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD kembali bergulir usai Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil rapimnas partainya. Menanggapi usulan itu, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi setuju karena mahalnya ongkos politik.
"Kalau pemerintah, ya, pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah, kalau kami, saya selalu ngurus partai ya, bukan selaku Mensesneg juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II DPR dan kajian-kajian, pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mensesneg itu mendorong perlunya ada perubahan dalam sistem pilkada. Dia menyebutkan sistem pilkada langsung yang diterapkan saat ini memiliki banyak sisi negatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," kata Prasetyo.
Prasetyo kemudian menyinggung polemik mahalnya ongkos politik. Dia mengatakan pemerintah pusat turut membiayai cukup besar untuk perhelatan pilkada secara langsung.
"Misalnya, dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya," kata Prasetyo.
Dengan demikian, Prasetyo menegaskan pihaknya mendorong penerapan pilkada tidak langsung lewat DPRD. "Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Pihaknya juga mengusulkan pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.
"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.
(fca/rfs)
