Jakarta -
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta integrasi transportasi umum di Jakarta terus diperkuat, termasuk antara LRT Jakarta dan Mikrotrans. Dia berharap transportasi umum yang terintegrasi dapat mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi.
Hal itu disampaikan Suhud saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026). Menurut dia, keberadaan Mikrotrans penting untuk menjangkau permukiman dan wilayah kecil yang belum terhubung langsung dengan moda transportasi utama.
"Catatannya adalah penting juga penopang, Mikrotrans itu semakin menjangkau daerah-daerah kecil. Supaya bisa sampai ke sini, dari kampung-kampung perlu disambung nih," kata Suhud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhud mendorong jumlah Mikrotrans diperbanyak sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses LRT maupun moda transportasi umum lainnya.
Dia juga menyoroti soal tarif. Menurut dia, tarif transportasi umum harus tetap terjangkau agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi publik.
"Dan juga mungkin nanti pada tarif, diharapkan juga tarif tidak memberatkan," ujarnya.
Suhud mengatakan integrasi antarmoda yang berjalan baik, ditambah tarif yang terjangkau, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
"Saya kira dua hal itu yang penting ya, agar integrasi antarmoda ini bisa segera terwujud. Dan juga tarif integrasi itu bisa diwujudkan agar masyarakat Jakarta bisa lebih mudah untuk berkendaraan dan tidak menggunakan kendaraan pribadi," tuturnya.
Terkait penetapan tarif LRT, Suhud mengatakan besaran tarif nantinya berdasarkan hasil kajian. DPRD DKI akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
"Kalau untuk tarif kan dia itu hasil kajian. Hasil kajian tentu nanti melibatkan DPRD. Ya mungkin bukan persetujuan ya, tapi memang nanti kita akan kaji bersama, dan tentu akan masuk ke DPRD juga," jelasnya.
Dia menambahkan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tarif transportasi tersebut. Suhud mengatakan hingga kini DPRD belum memiliki angka tarif yang dianggap realistis untuk LRT.
"Ini kita belum tahu ya, karena yang melakukan kajian kan juga dengan Dewan Transportasi dan juga sejumlah elemen yang memang terlibat di dalam urusan transportasi," imbuhnya.
(rdp/rdp)
