Jakarta -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mencatat nilai investasi dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp 357,17 triliun. Capaian tersebut menjadi hasil penguatan kebijakan tata ruang di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).
Nusron menjelaskan, peningkatan nilai investasi tersebut dipengaruhi langkah kementeriannya memperkuat sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama satu tahun terakhir, telah diterbitkan 119 dokumen RDTR baru, naik 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total keseluruhan, sebanyak 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Capaian ini meningkat 189 dokumen atau 73,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi, khususnya melalui mekanisme persetujuan KKPR. Dengan sistem ini, pelaku usaha memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial.
"Ini sekaligus menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha," terang Nusron.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat. Dengan tata ruang yang terintegrasi, pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga diarahkan ke daerah-daerah potensial.
Ia menambahkan investasi sebesar Rp 357,17 triliun yang dihasilkan dari produk KKPR bukan semata angka, tetapi indikator nyata dari meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.
"Investor kini tidak lagi ragu untuk menanamkan modal karena mereka melihat adanya transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang," jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan tata ruang juga memiliki dimensi keberlanjutan. Setiap RDTR disusun dengan memperhitungkan aspek lingkungan, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
"Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah," tegas Nusron.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi tata ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh RDTR, serta memperkuat data spasial tematik lintas kementerian.
"Kementerian ATR/BPN ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan," pungkasnya.
(akn/ega)
