Jakarta -
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkolaborasi mewujudkan desa bersih dan bebas sampah melalui serangkaian program. Salah satu langkah yang dilakukan adalah turun langsung ke desa untuk mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dengan memastikan pemukiman tetap bersih dan sehat.
Mendes PDT Yandri Susanto dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sepakat bahwa desa merupakan fondasi terpenting dalam menciptakan Indonesia yang bebas sampah. Keduanya menilai, karena mayoritas wilayah berada di kawasan perdesaan, maka masyarakat desa perlu memiliki literasi lingkungan yang kuat.
"Saya kira hal yang sangat penting adalah literasi agar para kepala desa paham. Kalau mereka paham maka ini juga membuat mereka terpacu, mereka termotivasi. Kita tingkatkan literasinya," kata Mendes Yandri, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain penguatan literasi, Kemendes PDT dan KLH juga akan melakukan pendampingan melalui pendamping desa serta penyuluh yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kedua kementerian percaya bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, maka semakin cepat pula upaya mewujudkan desa bebas sampah untuk kebaikan masyarakat.
"Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya. Terkait penanganan sampah akan menjadi hal yang serius, program itu biar dikawal kami kita bersama-sama. Kita kolaborasi melalui penyuluh desa kita. Nanti kita buat penyegaran, kita elaborasi agar semua jelas dan bisa dipahami," tutur Menteri Hanif.
Kolaborasi ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah di wilayah perdesaan. Pemerintah menargetkan terwujudnya model pengelolaan lingkungan yang inklusif, partisipatif, dan ramah ekonomi bagi masyarakat desa.
Salah satu implementasi nyata akan dilaksanakan pada Kegiatan Bebersih Desa Nasional, rangkaian dari Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 yang digelar di Boyolali pada 13 Januari 2026. Gerakan ini akan diikuti seluruh desa di Indonesia dan dilanjutkan dengan aksi berskala besar untuk memberikan dampak lebih luas.
Dalam audiensi tersebut, Mendes Yandri juga menyinggung persoalan desa-desa yang berada di kawasan hutan, termasuk 74 desa di Kabupaten Bogor. Penyelesaian masalah ini menjadi bagian penting dalam pembahasan kedua pihak, yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat sehingga masyarakat dapat lebih bebas bergerak meningkatkan perekonomian setempat.
(ega/ega)
