Jakarta -
Kabupaten Kebumen ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu lokasi pilot project (percontohan) pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan ini menandai kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kebumen dalam menyukseskan program penyediaan makanan bergizi.
Adapun dapur MBG percontohan di Kebumen ini berlokasi di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian. Selain Kebumen, daerah lain di Indonesia yang juga mendapat pilot project serupa adalah Jambi dan Banjar.
Staf BGN Arif Nur Rakhman didampingi Fahmi Idris menjelaskan bahwa saat ini mereka masih menantikan proses serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada BGN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami masih menunggu serah terima dari Kementerian PUPR ke BGN," kata Arif dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).
Ia menambahkan pengelolaan dapur percontohan di Kebumen ini akan ditangani langsung oleh BGN, dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai karyawan. Bupati Kebumen, Lilis Nuryani menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini.
"Terima kasih sudah dipercayakan di Kebumen. Tentu kami mendukung sepenuhnya," ujar Lilis.
Diskusi kemudian mengerucut pada strategi optimalisasi penyerapan bahan baku lokal. Pemerintah daerah (pemda) melalui Lilis menanyakan perihal kemungkinan meminta daftar menu Dapur MBG selama sebulan penuh.
Hal ini bertujuan agar penyerapan makanan dapat maksimal dan kesiapan bahan baku dapat diatur. Pertanyaan tersebut direspons positif oleh perwakilan BGN.
Mereka memperbolehkan usulan tersebut jika tujuannya adalah untuk kesiapan logistik dan penyerapan hasil petani lokal. Kepala Distapang, Teguh Yuliono menjelaskan pentingnya mengetahui daftar menu secara dini.
"Jadi dengan mengetahui daftar menunya, kami bersama petani Kebumen bisa menyiapkan permintaan/kebutuhan dari Dapur MBG. Misal sayur atau buah untuk minggu depan apa saja. Nah, itu bisa disiapkan di awal," jelas Teguh.
Saat ini, buah lokal dari Kebumen yang sudah dimanfaatkan untuk Dapur MBG antara lain pisang, kelengkeng, melon, dan pepaya. Sementara kebutuhan sayur sebagian besar masih dipasok dari kabupaten lain. Teguh juga mengakui kendala penyerapan bahan baku lokal secara masif.
"Dari lokal memang belum bisa banyak karena belum ada kepastian apakah akan diserap Dapur MBG. Misal sudah ditanam tapi tidak diserap, kan kasihan petaninya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB, dr. Iwan Danardono, turut memberikan informasi terkini terkait pengelolaan dapur di Kebumen. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini ada 117 dapur yang berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Yang beroperasi 92 dapur, 23 dapur belum beroperasi. Yang beroperasi sudah SLHS (Standar Layak Higienis dan Sanitasi). Tapi ini bukan jaminan, jadi ke depan tetap ada monitoring atau evaluasi berkala, misal kualitas airnya bagaimana, seperti itu," pungkas dr. Iwan.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut, Lilis didampingi Kepala Dinkes PPKB, dr. Iwan Danardono; Kepala Distapang, Teguh Yuliono dan Plt. Kepala Disdikpora, Agus Sunaryo.
(akd/ega)
