Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Dia meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan karhutla.
Anggota Dewan dapil Kaltim ini mengatakan di Kalimantan Timur, saat ini berdasarkan data BPBD sudah ada 413 titik karhutla, dengan luas wilayah terbakar mencapai 936,95 hektar. Dia mengatakan jarak pandang pun menjadi terbatas.
"Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hetifah mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG, serta instansi terkait segera mengevaluasi kondisi di lapangan. Dia mendesak agar tak menunggu kondisi memburuk.
"Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk," ujarnya.
"Status tersebut tentu harus ditetapkan berdasarkan data dan tingkat ancaman, tetapi prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas," sambungnya.
Hetifah juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan protokol khusus untuk sekolah saat kualitas udara masuk kategori tidak sehat atau berbahaya. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama.
"Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan," ujarnya.
Namun, dia mengatakan pembelajaran jarak jauh tak perlu diterapkan seragam di seluruh Kaltim. Hal itu, bergantung pada kualitas udara masing-masing wilayah.
Politikus Golkar ini juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan. Dia mengatakan perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
"Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan," paparnya.
Dia mendorong upaya pemadaman dan pencegahan karhutla diperkuat. Setiap titik panas (hotspot) harus segera diverifikasi dan ditangani.
"Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini," tuturnya.
Dilansir detikKalimantan, Jumat (21/8/2026), data BPBD Kaltim per Rabu (19/8) menunjukkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar tertinggi, yakni 269,34 hektare dari 70 titik kejadian. Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik, disusul Kota Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik.
Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, mengatakan karhutla saat ini melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim, terutama di wilayah kabupaten yang tergolong luas seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara (Kukar).
"Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar," kata Sugeng saat diwawancarai detikKalimantan, Kamis (20/8).
Tonton juga video "Anggota Komisi IV DPR Minta Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional"
(amw/dhn)
