Jakarta -
Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Barat, Irjen Hadi Gunawan menginisiasi pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Tambang Salonong Bukit Lestari kepada ribuan warga lingkar tambang di Kabupaten Sumbawa. Penyaluran ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah.
Pembagian SHU Koperasi Tambang Salonong Bukit Lestari dilakukan dalam acara Koperasi Untuk Negeri, Polri Untuk Masyarakat Mewujudkan Asta Cita 3, 4, 5, 6, dan 8 Presiden (17/11).
Hadi menjelaskan penyaluran tersebut diberikan kepada 29 desa di 5 kecamatan dengan total penerima manfaat 3.403 warga lingkar tambang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap penyaluran SHU ini dapat memperkuat kontribusi koperasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Semoga apa yang kami lakukan hari ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, dan daerah tambang," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).
Ia juga menegaskan penyaluran sisa hasil usaha ditujukan untuk mendukung pelaksanaan asta cita Presiden Prabowo, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.
"Sebagaimana arahan bapak Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung agenda pembangunan nasional, asta cita menjadi landasan untuk memperkuat pemerataan ekonomi, ketahanan sosial, serta kualitas hidup masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, Hadi melanjutkan, penyaluran SHU tambang emas koperasi difokuskan pada program yang mendukung agenda pembangunan, dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui pembagian transparan serta penguatan kapasitas koperasi.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang dilakukan melalui dukungan permodalan bagi UMKM dan pelatihan kerja. Hadi juga menegaskan komitmen mendorong peningkatan layanan pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi anak anggota dan masyarakat setempat.
Penyaluran SHU ini diarahkan untuk memperkuat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan rutin, bantuan alat kesehatan, dan program gizi. Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk pengembangan infrastruktur lokal, termasuk perbaikan akses jalan dan peningkatan fasilitas publik.
"Kami juga fokus ke program lingkungan berkelanjutan, termasuk rehabilitasi kawasan pasca tambang dan penghijauan dan penguatan cadangan modal koperasi untuk memastikan keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi anggota," katanya.
Di sisi lain, SHU juga dialokasikan untuk program sosial kemasyarakatan sebagai wujud kepedulian dan kontribusi bagi komunitas sekitar. Hadi menegaskan langkah tersebut menunjukkan peran koperasi tambang tidak semata berorientasi bisnis, melainkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sesuai semangat asta cita.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto keberadaan koperasi tambang harus dirasakan manfaatnya oleh warga lingkar tambang. Hal itu bukti negara berdaulat kepada masyarakat.
"Kami tegaskan semua adalah milik negara untuk kesejahteraan rakyat lingkar tambang," katanya.
Iqbal mengatakan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) di Bukit Salonong Sumbawa, merujuk pada Keputusan Menteri ESDM nomor 174 yang menetapkan 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) di NTB.
"Bersama kepmen itulah kami di dinas ESDM dan Perizinan NTB menerbitkan satu blok IPR menjadi percontohan berdasarkan kepmen itu. Proses ini adalah inisiatif pak Kapolda, karena keyakinan kami sejelek-jelek tambang legal. Pasti lebih baik dari tambang ilegal," tuturnya.
Menurut Iqbal keberadaan tambang ilegal di NTB kerap menimbulkan kerusakan lingkungan, sosial, dan ketimpangan ekonomi. Untuk itu Iqbal berujar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian khusus pada praktik tambang emas ilegal di wilayah Sekotong Lombok Barat.
"Kita belum punya pengalaman menerbitkan IPR dan kita butuh model. Koperasi Tambang Salonong ini sudah beroperasi dua bulan dan sudah bisa membagikan SHU ke warga lingkar tambang," tegasnya.
Iqbal menyampaikan pemerintah daerah bersama DPRD NTB tengah mempercepat pembahasan dua peraturan daerah terkait operasional Tambang Rakyat. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola tambang maupun kegiatan pasca tambang.
"Perda ini kita percepat. Jadi semua infrastruktur ini di masa akan datang akan lebih cepat. Apa yang harus kita tata itu tataniaga, dalam proses ke depan," kata Iqbal.
Ia pun berpesan operasional Koperasi Tambang Salonong Bukit Lestari ini lebih beradab dan membawa manfaat untuk masyarakat sekaligus bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem di dekat area pertambangan.
"Ambil contoh di Sekotong, Lombok Barat itu penuh emas tapi daerah sekitarnya daerah kemiskinan ekstrem. Mudahan ini kita bisa selesaikan. Soal lingkungan hal yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita juga perlu kita kelola dengan baik," tandasnya.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sujatmiko yang hadir secara daring mengapresiasi langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan yang telah berinisiatif membentuk koperasi tambang rakyat yang langsung dikelola oleh rakyat lingkar tambang.
"Saya rasa bahwa inilah yang seharusnya jadi wajah ekonomi Indonesia sesuai konstitusi. Koperasi tambang ini bisa jadi motivasi utama presiden mewujudkan asta cita. Dalam program koperasi untuk negeri," kata Budiman.
Eks Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan keberadaan koperasi tambang di NTB mungkin menjadi alasan khusus Presiden Prabowo Subianto membentuk badan percepatan kemiskinan yang bisa dilakukan antara kementerian dan lembaga agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat.
"Jadi, kami meletakkan percepatan kemiskinan berdasarkan tiga prinsip. Berdata-berdana-berdaya. Kita tidak sekedar mengentaskan kemiskinan dengan uang. Miskin juga kurang aset dan akses sulit dituntaskan," katanya.
Budiman mengatakan pembagian SHU sektor pengolahan tambang rakyat ini tentu menjadi aset baru bagi warga tidak mampu atau miskin di wilayah lingkar tambang.
"Kami harap daerah lain bisa mencontoh NTB. Ini salah satu contoh di Indonesia. Kalau kita tidak bisa meninggalkan harta setidaknya jangan tinggalkan masalah. Kami harap semangat mengelola tambang rakyat dengan benar. Mengangkat kedaulatan rakyat melalui koperasi tambang," tandas Budiman.
(anl/ega)
