Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa usai mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebut temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," kata Ari dalam rapat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap siswa jangan dijadikan target politik. Ari meminta yang harus diprioritaskan saat ini adalah keselamatan dan tumbuh kembang anak.
"Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak," ujar Ari.
"Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota dewan anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bukan kewenangan pihaknya untuk menyampaikan usulan pemberhentian MBG. Ia menyebut tugas Komisi IX adalah mengawasi BGN dan memberikan rekomendasi.
"Tadi kalau saran dari atau rekomendasi dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini Pak," ujar Charles.
"Mitra kami adalah BGN. Kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," tambahnya.
Ia menyebut permalasahan dihentikan atau tidak menjadi kewenangan penuh Presiden Prabowo. Legislator PDIP ini menilai MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang masih diperjuangkan.
"Kalau masalah dihentikan atau tidak ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden nih, kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan," kata Charles.
"Tadi kalau kata Pak Edi rekomendasi 1,2 tidak dijalankan mungkin akan dihentikan, tapi saat ini kan faktanya Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan. Oleh karena itu, saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama, bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali," imbuhnya.
(dwr/isa)
