Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai proyek kereta cepat Whoosh bukan kerugian, tapi investasi sosial. Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron tak masalah dengan pernyataan itu, tapi siapa yang mau menalangi kondisi Whoosh yang merugi.
"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?" kata Herman Khaeron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).
Khaeron sepakat Whoosh dimanfaatkan untuk jangka panjang bagi masyarakat. Kendati demikian, ia mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian Whoosh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" ucapnya.
Khaeron menyinggung pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan ABPN tak akan membayar kerugian Whoosh. Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan lain halnya status kereta cepat itu masuk kategori proyek strategis nasional.
"Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi gitu loh. Tapi, kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," ungkapnya.
Khaeron menilai pada akhirnya pemerintah yang mesti turun tangan terkait itu. Khaeron mengatakan Komisi VI DPR akan meminta penjelasan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terkait langkah strategis ke depan supaya tak ada kerugian.
"Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang," ungkapnya.
Pernyataan Jokowi
Jokowi sebelumnya buka suara terkait Whoosh yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi.
"Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Senin (27/10).
"Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun," lanjut dia.
Menurut dia, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, tapi juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.
"Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon," terangnya.
(dwr/rfs)
