Jakarta -
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda), termasuk para sekretaris daerah (Sekda), untuk mendukung berbagai program yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
Beberapa inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kalangan bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan (dengan) meningkatkan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).
Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari ini.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks ini, Tito mengajak Sekda yang merupakan pejabat birokrat tertinggi di daerah untuk memahami dengan baik aturan tersebut dalam upaya memakmurkan rakyat. Terlebih, Sekda memiliki peran sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.
Dalam forum tersebut, Ia berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, khususnya daerah. Tito meyakini, apabila program tersebut dijalankan sesuai aturan dan rencana, secara tidak langsung bakal mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan.
Selain itu, program tersebut juga akan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat berupa penyediaan lapangan kerja, memacu perputaran ekonomi lokal, menghapus praktik tengkulak, hingga melahirkan sistem keuangan yang inklusif. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung kepada sistem tradisional, (seperti) rentenir, tengkulak, dan lain-lain," ujarnya.
Tito menambahkan dalam pelaksanaannya Kopdeskel Merah Putih akan dilengkapi dengan penyediaan barang/jasa, seperti penyediaan gas, obat-obatan apotek, hingga keperluan komoditas pangan. Selain itu, koperasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi harga pangan, melalui intervensi harga beras, jagung, dan yang lainnya.
"Oleh karena itu, rekan-rekan daerah, saya berterima kasih rekan-rekan sudah mendorong, sehingga terbentuknya secara badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," pungkas Tito.
(prf/ega)
