Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan informasi melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan berkualitas demi mendukung stabilitas nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ibas saat menghadiri Audiensi Kebangsaan bersama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) pada Selasa (14/4). Dalam forum bertema Kedaulatan Informasi Berkualitas: Platform Digital, Pers, dan Globalisasi Data itu, Ibas menegaskan pentingnya menghadirkan ruang informasi yang sehat bagi publik.
"Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat, yang baik, karena jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, yang akurat, yang adil, dan berimbang, maka sebetulnya generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat," ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ibas menilai, derasnya arus disinformasi dan maraknya hoaks di berbagai platform digital harus direspons dengan langkah konkret agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan tantangan tersebut tak cukup dijawab dengan pendekatan biasa, tetapi membutuhkan standar kualitas informasi yang lebih tinggi serta penguatan literasi digital.
"Tidak cukup hanya sekadar kolaborasi dengan pemerintahan, tapi mungkin diperlukan standar kualitas dari informasi yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan bersama, dan berikutnya lagi bisa saja dari literasi digital agar masyarakat kita bisa terus paham antara benar, salah, baik, dan buruk," lanjutnya.
Menurut Ibas, peningkatan kualitas informasi harus berjalan seiring dengan kemampuan masyarakat dalam memilah konten secara kritis. Ia pun optimistis sinergi lintas sektor dapat membawa hasil positif bagi kualitas ekosistem informasi nasional.
"Kita harus yakin dan optimistis bahwa sinergi dan kolaborasi yang kita lakukan perlahan bisa menghasilkan, seperti yang sering terdengar, kebenaran akan selalu menang meski membutuhkan waktu. Di tengah tantangan, saya juga yakin sinergi antara pemerintahan, media, politik, parlemen, dan platform digital akan menciptakan ekosistem yang lebih baik," tegasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Ibas juga menyinggung regulasi digital yang pernah dibentuk pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Undang-Undang ITE. Menurutnya, meski kerap memicu perdebatan, aturan tersebut tetap memiliki fungsi penting dalam mengatur ruang digital. Ia menambahkan, arah itu sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong kedaulatan digital, baik lewat pembangunan infrastruktur maupun regulasi yang lebih ramah dan protektif bagi generasi muda.
Ibas juga menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis di era digital, termasuk tekanan dan intimidasi dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya prinsip keberimbangan dalam penyampaian informasi.
"Demokrasi memang memberikan kebebasan bersuara, berkomentar, dan berpendapat, tetapi tetap harus ada aspek cover both sides agar informasi yang disampaikan tetap berimbang," katanya.
Dalam audiensi itu, peserta bernama Sasmito turut menyoroti kondisi platform digital yang dinilai belum sehat. Ia menilai banyak kreator konten mengemas produknya sebagai berita, tetapi berpotensi menyesatkan. Menurut dia, regulasi Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dan bahkan bisa menjadi rujukan, namun tetap membutuhkan penguatan dukungan politik.
Ia juga menyinggung RUU Hak Cipta yang dinilai belum mengakomodasi berita aktual, sehingga berpotensi menggerus hak ekonomi pers. Selain itu, ia menyoroti model AI yang menyajikan informasi tanpa sumber di tengah kondisi jurnalisme yang makin tertekan secara ekonomi sejak pandemi.
Dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyatakan pihaknya secara politik akan memperjuangkan aspirasi tersebut, meski berada dalam posisi minoritas di parlemen. Sementara itu, Zulfikar Hamonangan menilai aturan investasi asing di media sebenarnya sudah ada, namun perubahan ekosistem dari media konvensional ke media sosial, terutama lewat iklan digital, telah memengaruhi model bisnis media dan perlu dipelajari lebih lanjut.
Audiensi kebangsaan itu juga dihadiri sejumlah tokoh Fraksi Partai Demokrat DPR RI, antara lain Marwan Cik Asan, H. Anton Sukartono Suratto, Benny Kabur Harman, Nurwayah, dan Zulfikar Hamonangan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk mendorong penguatan ekosistem informasi yang sehat melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan bagi jurnalisme berkualitas.
Lihat juga Video: Gerindra Luncurkan 'Masgar AI' untuk Mudahkan Publik Cari Informasi
(ega/ega)
