Jakarta -
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi Bupati Malang M Sanusi yang melantik putra kandungnya Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH). Hasto mengaku telah meminta agar hal tersebut dikritisi.
Diketahui, M Sanusi merupakan kader PDIP. Hasto mengaku telah mendapat info Sanusi melantik anaknya sebagai Kadis DLH.
"Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga, sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa, ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut," kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengatakan pendidikan politik memang dimulai dari keluarga. Namun dia menekankan jangan sampai ada praktik yang tidak adil.
"Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan," ujarnya.
Hasto menyinggung ungkapan bahasa Jawa terkait pelantikan tersebut. Dia menyebut kurang elok jika bapaknya bupati dan anaknya kepala dinas.
"Jadi yang tadi, kalau orang Jawa itu bilang kurang elok ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas ya," ujarnya.
Bupati Malang M Sanusi diketahui melantik 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang. Salah satunya adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman, putra kandung Bupati, yang dilantik menjadi Kepala DLH.
Prosesi pengukuhan dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional ini berlangsung khidmat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (13/4).
Selain Dzulfikar, Sanusi melantik tiga pejabat eselon II lainnya, yakni Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa, yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam arahannya, Bupati Sanusi menekankan bahwa mutasi dan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik memegang teguh pakta integritas yang telah diikrarkan.
"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Sanusi dalam sambutannya, dilansir detikJatim.
(mib/dek)
