Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran untuk membahas penguatan program perlindungan sosial di Papua Barat. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kementerian Sosial pada Rabu (4/3).
"Ada tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Gus Ipul menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Implementasinya dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu program strategis yang tengah didorong adalah pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat paling tidak mampu. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 dengan mekanisme penerimaan berbasis penjangkauan data sosial ekonomi yang seluruh kebutuhannya ditanggung negara.
"Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, tetapi dengan fasilitas yang sangat baik, bahkan seperti bintang lima. Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa. Jadi Pak Gubernur, sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat," terangnya.
Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat perlu menjadi prioritas di Papua Barat karena pendidikan dinilai sebagai salah satu instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan. Gus Ipul juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan sekitar 7 hektare sebagai lokasi pembangunan tersebut.
Lebih lanjut, Gus Ipul menerangkan bahwa program sosial pemerintah kedepannya akan semakin terintegrasi, berbasis data tunggal, serta diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap wilayahnya. Ia menjelaskan, Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 91 distrik/kecamatan dengan kondisi geografis yang menantang.
Menurut Dominggus, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menyebut dua kabupaten, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, telah diusulkan sebagai lokasi pembangunan dan dinyatakan siap.
Dalam pertemuan tersebut, Dominggus dan Gus Ipul pun sepakat agar Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah provinsi diarahkan untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Diketahui, selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial bagi Provinsi Papua Barat pada 2025 sebesar Rp200,844 miliar yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.
(akn/ega)
