Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah usulan koalisi permanen dari Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebagai serangan balik ke Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sarmuji menegaskan Bahlil tidak merespons siapa pun saat melontarkan wacana koalisi permanen.
"Ketum Bahlil menawarkan koalisi permanen karena hal itu memang penting bukan untuk merespon siapa pun," kata Sarmuji saat dihubungi, Senin (8/12/2025).
Usulan koalisi permanen disampaikan Bahlil di depan Prabowo saat HUT Golkar pada Jumat (5/12). Muncul analisis usulan itu sengaja dilontarkan Bahlil untuk menyerang Cak Imin. Ketum PKB itu diketahui merupakan lawan dari koalisi Prabowo pada Pilpres 2024 yang kini telah bergabung ke pemerintahan Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sarmuji, koalisi permanen yang dicanangkan Bahlil merupakan langkah untuk menjaga stabilitas pemerintah. Dia mendorong partai lain memiliki sikap yang sama terkait wacana koalisi permanen ini.
"Koalisi permanen penting supaya stabilitas pemerintahan dari awal sampai berakhir tetap terjaga bukan kalau ada peluang lain tengok lain. Kami berharap justru partai lain dalam koalisi punya semangat yang sama," jelas Sarmuji.
Analisis Bos PPI soal Koalisi Permanen
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, sebelumnya menilai usulan koalisi permanen yang disampaikan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan serangan balik untuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Cak Imin diketahui mengajak tiga menteri melakukan tobat nasuha setelah bencana terjadi di Sumatera.
Mulanya, Adi mengatakan taubat nasuha yang disampaikan Cak Imin seperti ajakan untuk perang. Dia menyinggung respons Bahlil yang menyebut Cak Imin juga perlu melakukan tobat nasuha.
"Tapi karena ini kan yang ngomong adalah Muhaimin Iskandar, kan ngajak perang sebenarnya, karena kan yang disebut itu adalah sejumlah ketua umum partai atau elite partai yang mungkin saat ini dalam banyak hal di-mention oleh publik, dinilai punya kontribusi terkait dengan kerusakan alam yang ada di Sumatera," kata Adi Prayitno dalam acara diskusi Total Politik bertema 'Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo' di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
"Menteri ESDM, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Itulah yang kemudian menyebabkan persoalan di Sumatera berbuntut panjang, karena kalau bicara tobat nasuha kata Bahlil, Cak Imin juga layak untuk tobat nasuha," tambahnya.
Adi lantas menyinggung usulan Bahlil terkait koalisi permanen. Dia menilai usulan itu merupakan serangan balik Bahlil ke Cak Imin soal jangan pernah ada orang yang dulunya rival Presiden Prabowo Subianto, tapi kini seakan paling berjasa.
"Hebatnya lagi, Bahlil ini dalam sambutan pidato politiknya tadi malam meminta supaya ada koalisi permanen. Bagi saya, itu adalah serangan balik kepada Cak Imin, serangan balik bahwa jangan pernah ada orang, yang dulunya rival, tidak mendukung, seakan-akan paling punya jasa di pemerintahan hari ini," ucapnya.
Adi menilai pesan koalisi permanen disampaikan Bahlil untuk Cak Imin. Dia menyoroti bergabungnya Cak Imin ke pemerintahan Prabowo yang dilakukan tidak sejak awal, melainkan di tengah jalan.
"Sementara Bahlil bersama Golkar adalah orang yang pertama dengan Pak Prabowo Subianto kemudian mengatakan koalisi permanen itu adalah sebagai pesan sebenarnya kepada Cak Imin, bahwa jangan pernah merasa paling Pak Prabowo, paling dukung pemerintah. Sementara PKB dan Cak Imin itu bergabung di tengah jalan," ujarnya.
(ygs/imk)
