Jakarta -
Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memahami aspirasi dari massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menuntut kenaikan upah minimun provinsi (UMP) Jakarta menjadi Rp 5,89 juta. Kendati demikian, ia memandang kenaikan upah yang drastis juga akan berisiko tanpa diiringi dukungan kebijakan lain bagi pengusaha.
"Saya memahami aspirasi beberapa organisasi gerakan buruh yang menginginkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta. Melihat perbandingan dengan daerah penyangga seperti Karawang adalah hal yang wajar dan perlu didengar dengan serius," kata Rio kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).
Rio menyebut UMP Jakarta Rp 5,73 juta juga masuk kategori tinggi dibandingkan provinsi lain di Tanah Air. Namun, Ia menyadari UMP provinsi yang tinggi juga tak serta merta mengatasi kesulitan hidup di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penting untuk ditekankan bahwa UMP DKI Jakarta saat ini (Rp 5,73 juta) tetap merupakan upah minimum tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga daya beli pekerja. Namun, saya memahami bahwa angka tertinggi secara nasional tidak serta-merta mengatasi dinamika dan kesulitan hidup sehari-hari di Ibu Kota," ucap anggota Komisi B DPRD DKI ini.
Rio menyebut UMP merupakan standar dasar untuk pekerja atau buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Semestinya, lanjut dia, perusahaan memberikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas setahun.
"Sangat perlu ada komunikasi dan diskusi intensif antara Pemprov DKI Jakarta, perwakilan pekerja atau herakan buruh, dan pihak pengusaha. Mendorong forum tripartit yang produktif untuk membahas kenaikan UMP dan UMSP dengan mempertimbangkan stabilitas dunia usaha," ujar Rio.
"Banyak perusahaan, terutama UMKM, masih dalam proses pemulihan pascapandemi sehingga kenaikan upah yang drastis tanpa dukungan kebijakan lain dapat berisiko," sambungnya.
Rio menyebut penetapan UMP di Jakarta juga mempertimbangkan program pendukung untuk masyarakat. Rio menyinggung soal Kartu Prakerja, KJP hingga subsidi transportasi di Ibu Kota.
"Sebelumnya, telah disiapkan berbagai program pendukung yang perlu disosialisasikan dan dievaluasi efektivitasnya, seperti Kartu Prakerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan subsidi transportasi untuk pekerja," kata Rio.
"Program-program ini adalah komponen penting dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup tanpa membebani arus kas perusahaan secara langsung. Organisasi gerakan buruh ataupun seluruh pekerja layak mendapat penjelasan yang utuh tentang manfaat program-program ini," tambahnya.
Diketahui, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menuntut revisi UMP DKI 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut tidak masuk akal upah karyawan di Jakarta kalah dengan buruh panci Karawang.
"Pada hari ini kembali isu yang diangkat adalah dua hal. Satu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi," ujar Said kepada wartawan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).
"Karena tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi," imbuhnya.
(dwr/eva)
