Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak kepala desa, pendamping PKH, operator data desa, hingga pendamping Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat akurasi data. Adapun hal ini menjadi langkah awal memperbaiki ketepatan program pengentasan kemiskinan.
Gus Ipul menegaskan perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan, namun harus ditopang oleh data yang akurat.
"Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan kita. Ketika perencanaan kita baik, perencanaan kita akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikannya pada acara Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Desa, Pendamping Desa, Operator Desa, dan Koordinator PKH di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.
Gua Ipul menekankan saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari desa hingga pusat, memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran data agar semakin tepat sasaran.
Ia menegaskan posisi kepala desa menjadi strategis karena menjadi sumber awal dari keseluruhan data yang digunakan pemerintah.
"Nasib saya ini bergantung kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan data yang akurat, maka BPS akan mengelola data itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program," katanya.
Dalam arahannya, Gus Ipul juga mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi kepala desa yang tidak mengetahui kondisi warganya, termasuk yang menerima bantuan sosial.
"Tidak boleh kepala desa tidak tahu data tentang warganya. Wajib tahu," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul secara terbuka mengakui adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran.
Ia menyebut sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) masih terindikasi tidak sesuai sasaran sehingga perlu diperbaiki melalui pembenahan data.
"Kalau datanya lengkap, bansosnya tepat sasaran. Maka ini harus kita perbaiki bersama," paparnya.
Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga harus mendorong perubahan kondisi keluarga secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan.
Ia pun mencontohkan bantuan sosial seperti PKH dan sembako berfungsi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.
Kemudian, bantuan ini dilanjutkan dengan program pemberdayaan agar penghasilan meningkat, serta intervensi jangka panjang melalui pendidikan. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga miskin tidak mewarisi kemiskinan keluarganya.
Dalam konteks tersebut, Gus Ipul menyinggung Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. Ia menekankan program ini tidak hanya menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem, tetapi juga mendorong perubahan kondisi keluarganya secara menyeluruh.
"Sekolah Rakyat ini bagian dari upaya kita agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik, sekaligus mendorong keluarganya ikut naik kelas," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengingatkan tidak ada ruang untuk praktik titipan dalam program tersebut. Adapun kriteria siswa yang layak masuk di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berada di Desil 1 dan 2.
"Tidak ada titipan. Menteri Sosial tidak bisa titip, gubernur tidak bisa titip. Yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria," tegasnya.
Kades Diminta Geliatkan Puskesos
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga mengajak seluruh kepala desa untuk menghidupkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai tempat pertama warga menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka. Menurutnya, banyak persoalan warga miskin tidak tertangani karena tidak pernah benar-benar terdengar.
Ia mengatakan masih banyak keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya, anak putus sekolah, atau warga miskin yang luput dari perhatian hanya karena penderitaannya tidak terlihat. Gus Ipul menjelaskan kelompok-kelompok seperti ini adalah the invisible people yang harus mulai ditoleh oleh negara.
Pada dialog tersebut, Gus Ipul juga memberikan target kepada para pendamping PKH untuk mendorong minimal 24 keluarga penerima manfaat (KPM) dapat graduasi setiap tahunnya. Target tersebut disambut pun kesiapan oleh para pendamping yang hadir.
Sebagai informasi, dialog tersebut diikuti 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, 106 operator data desa, serta 144 tenaga pendamping Desa Berdaya Transformatif.
Turut hadir Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala BPS NTB Wahyudin.
Di akhir dialog, Gus Ipul juga menyerahkan bantuan keuangan secara simbolis kepada 10 Desa Berdaya Transformatif. Bantuan ini di antaranya Desa Saneo sebesar Rp 500 juta dan Desa Masbagik Utara Baru sebesar Rp 300 juta.
Simak juga Video '23,36 Juta Warga RI Masih Hidup Miskin, Terbanyak di Jawa':
(anl/ega)
