Jakarta -
Mantan pimpinan Komisi I DPR Ramadhan Pohan menilai 1.098 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat saat Idul Adha tak melanggar aturan dan etika. Ramadhan menilai banpres ribuan sapi tersebut bukan kurban secara pribadi, bersumber dari APBN.
"Sapi banpres Presiden Prabowo Subianto mengikuti ketentuan hukum dan tidak melanggar konstitusi, peraturan anggaran, dan etika kelayakan. Banpres sapi tepat dan layak dibela, karena merupakan program bantuan kemasyarakatan oleh kepala negara, bukan kurban pribadi. Kuncinya ada pada legalitas, manfaat sosial, dampak ekonomi, dan transparansi," kata Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026)
Bantuan sapi kurban menurut Ramadhan bersumber APBN adalah sah, karena dapat dipakai, diproses, melalui mekanisme negara, dan dapat diaudit. Karena prosedur, harga, sasaran, dan pertanggungjawabannya transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ramadhan, banpres bukan barang baru di era Prabowo, pada era Presiden Sukarno banpres sudah ada, tapi namanya bukan banpres seperti nomenklatur sekarang. Presiden memberi bantuan, hibah, dukungan sosial-politik, atau bantuan kemanusiaan, disebut sudah ada sejak era Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, hingga Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi kritik yang mem-framing dan mendiskreditkan praktik kurban dengan sapi banpres Prabowo jelas salah alamat. Bagi parpol yang membabi buta mengkritik banpres, hati-hati akan memercik ke wajah partai sendiri," ucap pengajar komunikasi politik tersebut.
Secara manfaat ekonomi, banpres sapi dinilai memindahkan belanja negara langsung ke peternak lokal, bukan ke impor atau rantai distribusi panjang. Jika pengadaan dilakukan langsung dari peternak daerah, maka negara dinilai ikut memangkas dominasi tengkulak, memberi harga jual lebih baik bagi peternak, menggerakkan transportasi lokal, jasa perawatan, hingga pemeriksaan kesehatan hewan.
Dari sisi gizi untuk rakyat, bila satu sapi besar menghasilkan sekitar 250 kg daging layak konsumsi, maka 1.098 sapi dapat menghasilkan sekitar 274 ton daging, atau sekitar 2,7 juta porsi/100 gram. Meski bukan solusi permanen gizi nasional, tetapi sebagai distribusi musiman, dampaknya dinilai nyata.
"Manfaat sosialnya langsung. Daging kurban masuk ke masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Dalam konteks harga daging yang mahal bagi sebagian keluarga, bantuan protein hewani bukan sekadar simbol, tetapi bantuan konsumsi," ujarnya.
Selain itu, banpres sapi dinilai sebagai belanja sosial yang memiliki multiplier effect yakni pangan bergizi untuk rakyat, pasar pasti bagi peternak lokal, dan perputaran ekonomi daerah. Banpres sapi disebut bukan hanya sebagai 'kurban Presiden', melainkan sebagai intervensi sosial-ekonomi musiman yang menyasar distribusi pangan bergizi, penguatan peternak lokal, dan pemerataan manfaat ke daerah.
"Akhirnya, banpres sapi di di momen Idul Adha perlu dibaca sebagai bagian dari atau sejalan dengan karakter kebijakan populis-humanis Presiden Prabowo: negara hadir langsung, menyentuh kebutuhan dasar rakyat, dan menggerakkan ekonomi kecil di bawah," imbuhnya.
Tonton juga video "Habiburokhman Sebut Sapi Kurban Prabowo Bantu Rakyat Kecil-Peternak"
(rfs/gbr)
